Keberpihakan Pemerintah Pada EBT Diminta Dituangkan dalam Bentuk Kebijakan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan beberapa kementerian lain cukup mendukung pertumbuhan pembangkit EBT. Dia mendorong niat baik dari pemerintah dituangkan dalam instrumen kebijakan yang lebih pasti.
Pemerintah Jkoowi dinilai cukup berpihak pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), seiring perubahan tren dunia. Namun demikian, berpihak saja tidak cukup karena harus dituangkan dalam bentuk kebijakan.
Direktur Eksekutif Institute Essential Services and Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan beberapa kementerian lain cukup mendukung pertumbuhan pembangkit EBT. Dia mendorong niat baik dari pemerintah dituangkan dalam instrumen kebijakan yang lebih pasti.
-
Bagaimana Jakarta Electric PLN bisa unggul di set pertama melawan Jakarta Livin Mandiri? Serangan dua pemain asing yaitu Marina Markova dan Katerina Zhidkova membuat PLN unggul 25-19.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Siapa yang memberikan apresiasi atas kemenangan Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Niat baik itu belum tercermin dalam produk kebijakan. Mungkin ini masalah waktu. Saya lihat ada komitmen, tapi belum terjemahkan menjadi kebijakan yang bisa dilihat masyarakat dan menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk investasi," kata Fabby di Jakarta, Selasa (19/10.
Niat baik pemerintah mengembangkan EBT diuji dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Karena ada penurunan target pertumbuhan listrik dari 6,4 persen per tahun menjadi 4,9 persen per tahun, pemerintah akan memangkas pembangunan pembangkit baru sebesar 15,5 ribu megawatt (MW) atau 15,5 gigawatt(GW). Pembangkit EBT terdampak.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana sudah menyampaikan kapasitas pembangkit EBT akan dipangkas sekitar 400 Megawatt (MW). Di sisi lain, seperti tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah memiliki target bauran EBT sebesar 23 persen bisa dicapai pada 2025.
"Kalau sesuai target RUEN sampai 2025 ada tambahan 10 gigawatt EBT.Kalau mengacu itungan tersebut, EBT harus dibangun 1,5-2,5 gigawatt setiap tahun. Menurutnya saya EBT seharusnya diprioritaskan, bukan dikurangi," tegas Fabby.
Fabby menjelaskan, investasi awal untuk membangun pembangkit EBT memang mahal tetapi biaya operasional dan perawatan lebih murah dibandingkan pembangkit energi termal. Karena itu, dalam jangka panjang harga EBT bisa lebih murah. "EBT seharusnya mendapat kemudahan, tapi kenyataannya tidak. Subsidi ke EBT tidak ada," ujar Fabby.
Buka Peluang Kerja
Pengembangan EBT juga bisa membuka lebih banyak peluang kerja, sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana angka pengangguran meningkat akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 sebanyak 9,77 juta orang.
Mengutip bps.go.id, terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).
Direktur Program Koaksi Indonesia Verena Puspawardani mengatakan memastikan pengembangan dan penyebaran energi terbarukan di seluruh Indonesia akan membuka banyak peluang kerja.
"Jadi energi terbarukan akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh kebutuhan esensial, seperti air bersih dan sanitasi, akses informasi dan pendidikan, peningkatan ekonomi lokal, literasi keuangan, hingga ketahanan pangan, dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih bersih," kata Verena.
(mdk/idr)