Kehidupan susah, daya beli masyarakat turun & pelaku UMKM terpukul
Produk UMKM banyak yang tidak laku.
Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menghantam pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para pengusaha kecil mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang membuat produknya tidak laku terjual.
"Daya beli semakin lemah, memang faktanya sekarang ini rada susah kehidupannya, daya beli rendah, lapangan kerja rendah," ujar Wakil Ketua Komite 4 DPD, Ghazali Abbas Adan dalam Diskusi Senator Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, DPD RI dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8).
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam UMKM? Usaha ini dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau kelompok kecil yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara mandiri.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
Menurut dia, DPD RI mengapresiasi pemerintah yang katanya mengutamakan pembangunan desa. Namun, kata Ghazali, kebijakan pembangunan yang dimulai dari desa tersebut belum terlaksana dan terlihat hasilnya.
"Masyarakat tetap merasakan, maka kita mendukung nawacita yang membangun mulai dari desa," kata dia.
Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai transfer dana daerah juga diharapkan mampu memberikan stabilitas ekonomi di daerah dan menguatkan para pelaku UMKM yang menjadi pondasi perekonomian Indonesia. Namun ini juga masih terkendala.
"Orang daerah mengeluh tidak ada juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis), untuk mengeksekusi dana tersebut, makanya mereka takut dipenjara, jadi dananya masih tersimpan di bank. Di Aceh juga begitu, mereka mengharapkan pemerintah pusat untuk memberikan jutlak secepatnya," tutupnya.