Kemenhub Siapkan Program Padat Karya Rp5,9 Triliun Tanggulangi PHK
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp5,9 triliun untuk program padat karya dalam rangka menanggulangi masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat virus corona.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp5,9 triliun untuk program padat karya dalam rangka menanggulangi masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat virus corona. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak virus corona.
"Salah satu amanah adalah padat karya yang tercatat paling tidak Rp5,9 triliun. Kita lakukan dengan padat karya juga kami lakukan penyesuaian perubahan postur terkonsentrasi untuk kegiatan-kegiatan bermakna bagi masyarakat. Kita tahu penyebaran COVID begitu meluas, begitu mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial, ini memberikan satu catatan-catatan dan dukungan, arahan yang jelas kepada setiap kementerian," kata Budi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, dikutip Antara, Senin (11/5).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam hal perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
Dia menjelaskan, rincian penyaluran program padat karya, di antaranya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian 10 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 29 provinsi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 13 provinsi.
"Banyak saudara yang tidak berkesempatan bekerja, ini hampir seluruh provinsi kita lakukan program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja. Saya dengan eselon 1-2, hingga 2,3 dan 4 rapat terus melalui video conference, sehingga koordinasi apa yang kita lakukan menuju ke tempat-tempat kita yang kita harapkan, sampai ke mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Kemenhub juga melakukan perubahan postur anggaran 2020, dari pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp32 triliun, dengan rincian efisiensi di Sekretariat Jenderal Rp101,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp35,5 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp232,8 miliar.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Lau Rp1,9 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp2,2 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp4,7 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp42 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp926 miliar dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp187,7 miliar.
Dengan demikian, total anggaran Kemenhub tahun 2020 yang dipangkas adalah Rp10,36 triliun, sementara itu juga terdapat revisi target di antaranya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp71,72 triliun dan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp1,98 miliar.
Baca juga:
Jokowi Siapkan Stimulus Pariwisata dan Industri Kreatif Terhindar dari PHK Massal
Tekan Dampak Corona, PUPR Gelontorkan Rp10 T untuk Program Padat Karya Tunai
APBDes Bakal Diprioritaskan untuk Penanganan Corona dan Program Padat Karya
Dorong Industri Padat Karya, Apindo Minta Jokowi Revisi UU Ketenagakerjaan
Ini sektor kunci perbaikan ekonomi Lombok usai dilanda gempa
Jokowi akui kesulitan terapkan program padat karya di Asmat