Kemenkeu gandeng PPATK dan KPK untuk proses lelang jabatan
Nantinya keputusan akhir pada proses lelang jabatan berada di tangan presiden.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekam jejak keuangan para kandidat lelang jabatan di Kementerian Keuangan.
"Yang pasti PPATK, karena sudah saya kirim ke PPATK," kata Mardiasmo di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Sementara, untuk pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan dilakukan apabila kandidat sudah melewati beberapa tahap wawancara.
"Kalau KPK kalau sudah wawancara deh, sekarang kan masih besar. Kalau sudah sampai wawancara, sudah mengerucut baru ke KPK," tutur Mardiasmo.
Setelah para calon kandidat lima posisi yang dilelang Kementerian Keuangan selesai melewati tahap ujian penulisan makalah, akan ada uji kelaikan publik.
"Tes track record. Nanti ada assesment center, wawancara tanggal 18 Desember terakhir. Tanggal 22-23 Desember Menteri Keuangan wawancara terakhir. Setelah itu diserahkan kepada presiden," paparnya.
Apabila presiden berkenan dengan calon-calon yang diajukan untuk lima posisi yang dilelang Kementerian Keuangan, Mardiasmo mengatakan, akhir Desember akan terpilih Dirjen Pajak baru. "Kalau bapak presiden berkenan, bisa akhir desember. Kalau tidak ya awal 2015," tutupnya.
Seperti diketahui, selain dirjen pajak, jabatan teras dilelang adalah kepala badan kebijakan fiskal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kemudian, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, dan kepala badan pendidikan dan pelatihan keuangan (BPPK).
Sebanyak 85 orang bakal bersaing mengisi empat jabatan teras di Kementerian Keuangan. Jumlah sebanyak itu didapat setelah bendahara umum negara membuka pendaftaran online peserta seleksi jabatan terbuka selama sembilan hari, mulai 12 November hingga 24 November 2014.
Baca juga:
Wamenkeu Mardiasmo ungkap kriteria calon Dirjen Pajak era Jokowi
Lelang jabatan belum selesai, Wamenkeu rangkap Plt Dirjen Pajak
Kursi dirjen pajak lebih diminati daripada Kepala BKF Kemenkeu
Pendaftaran tutup, Kemenkeu tetapkan 85 peserta lelang jabatan
Jabatan dirjen pajak dilelang, kualitas SDM Kemenkeu diragukan
Menkeu: Semua eselon I Kemenkeu dipilih lewat lelang jabatan
Syarat seleksi jadi Dirjen Pajak minimal S2, Kepala BKF harus S3
Selain dirjen pajak, kursi kepala BKF & staf ahli juga dilelang
Presiden Jokowi lelang jabatan dirjen pajak
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.