Kemenkopolhukam minta anggaran Rp 281,47 untuk tahun depan
Adapun beberapa program Kemenkopolhukam tahun depan di antaranya mendorong peningkatan kualitas Pemilu dan Pasca Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019. Ini merupakan salah satu program prioritas.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 281,47 miliar untuk tahun depan. Anggaran ini untuk membiayai beberapa program yang akan dilaksanakan di tahun tersebut.
"Untuk Menkopolhukam pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp 281,47 miliar. Besarannya tidak jauh berbeda dengan yang dianggarkan tahun ini," ujar Wiranto di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (7/6).
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana proses kepergian Wibowo Wirjodiprodjo? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
Adapun beberapa program Kemenkopolhukam tahun depan di antaranya mendorong peningkatan kualitas Pemilu dan Pasca Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019. Ini merupakan salah satu program prioritas.
Selain itu, Kementerian tersebut juga memiliki tanggung jawab menangani isu keamanan kawasan dan peningkatan citra positif Indonesia di mata internasional. Lalu, mendorong peningkatan kerja sama negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Eropa dan Amerika.
Kementerian tersebut juga akan mendorong pengimplementasian blue print pilar Polkam masyarakat ASEAN 2025. Anggaran itu juga untuk memantapkan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban masyarakat) serta peningkatan keamanan siber.
"Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp 141 miliar, peningkatan sarana Rp 5 miliar dan prioritas kegiatan bidang politik Menkopolhukam tangani soft diplomacy Rp 60 miliar," tandasnya.