Kementerian ATR Dapat Pagu Anggaran Indikatif 2021 Rp 8,93 Triliun
Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran indikatif 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang di 2021 sebesar Rp 8,93 triliun. Nantinya, anggaran rinci untuk program dan kegiatan Kementerian akan diputuskan dalam rapat selanjutnya.
Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran indikatif 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang di 2021 sebesar Rp 8,93 triliun. Nantinya, anggaran rinci untuk program dan kegiatan Kementerian akan diputuskan dalam rapat selanjutnya.
Penyetujuan pagu ini secara resmi tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020/ tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Komisi IV DPR RI sepakat untuk melanjutkan program Food Estate? Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung juga dari kepala daerah baik dari Gubernur KalTeng yg diwakili WaGub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani. Meski masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase, tetapi kami melihat program ini sangat layak dilanjutkan, dan kami tentu akan mengupayakan ada anggaran bantuan lagi dari pusat di tahun 2024 nanti," ungkap Djarot.
-
Di mana Rapat kerja antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie dengan Komisi 1 DPR RI diadakan? Komisi 1 DPR RI menggelar Rapat kerja (raker) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa tugas Arsul Sani di Komisi II? Tugas Arsul di Komisi II untuk memperkuat suara dan sudut pandang PPP terkait agenda revisi undang-undang dan pemilu.
"Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian dibahas kembali dan ditetapkan dalam rapat selanjutnya," demikian dikutip dari hasil kesimpulan rapat, Senin (7/9).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto menyatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan penataan ruang, tata kota, PTSL, penyelesaian sengketa konflik lahan hingga digitalisasi pertanahan.
Selain itu, Komisi II DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran untuk kementerian sebesar Rp 2,319 triliun.
Tambahan anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program, yaitu untuk pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur), dukungan kekurangan tunjangan kinerja, PT dan dukungan food estate serta transformasi digital Kementerian ATR/BPN.
"Untuk memenuhi terlaksananya program prioritas untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ketahanan pangan, penanganan permasalahan tata ruang dan pengendalian penataan ruang di wilayah Jabodetabek Punjur serta implementasi birokrasi digital melayani. Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,319 triliun," ujar Himawan.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sri Mulyani Sebut akan Ada Perubahan Alokasi di Program PEN 2021
Belum Disetujui, Usulan Pagu Anggaran Kemenkeu Rp43,30 T Dilanjutkan di Panja
Sri Mulyani Gabungkan Anggaran Eselon Kemenkeu dalam Satu Program di 2021
Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp2,3 Triliun untuk 2021
Kemenkeu Minta Anggaran Rp43,3 Triliun untuk 2021
Genjot Penerimaan Negara, BUMN Diminta Manfaatkan Integrasi Data Perpajakan