Kementerian BUMN ajukan tambahan anggaran Rp 243 M di APBN 2017
Penambahan anggaran tersebut untuk menjalankan dua program dukungan yaitu manajemen dan teknis pembinaan BUMN. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 4o miliar.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan penambahan anggaran untuk pagu APBN 2017 sebesar Rp 243,8 miliar. Penambahan anggaran tersebut untuk menjalankan dua program dukungan yaitu manajemen dan teknis pembinaan BUMN.
"Kami mohon persetujuan pimpinan untuk dapat menyetujui Pagu anggaran BUMN 2017," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/9).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selain Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Pengusulan anggaran ini tercantum melalui surat kepala BKPM Nomor 547/A/.1/2016. Padahal, BKPM telah mendapatkan anggaran dalam APBN 2017 mencapai Rp 564,5 miliar.
"Penambahan dikarenakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai kegiatan yang termasuk sistem keuangan penambahan modal secara online guna mendukung PTSP Pusat maupun daerah," ujar Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.
Sri Mulyani juga mengajukan penambahan target dividen BUMN sebesar Rp 3 triliun, yang semula Rp 38 triliun menjadi Rp 41 triliun.
"Maka BUMN mengusulkan agar dividen dinaikkan Rp 3 triliun sehingga menjadi Rp 41 triliun," pungkasnya.
Baca juga:
Rupiah bergerak fluktuatif di level Rp 13.100-an per USD
Hendropriyono imbau WP tak takut ancaman Singapura soal Tax Amnesty
Hendropriyono: Ikut Tax Amnesty bukan berarti saya bikin salah
DPR khawatir Bos BKPM mundur karena diberi anggaran kecil
WNI ikut Tax Amnesty dilaporkan ke polisi, OJK ultimatum Singapura
Eks Kepala BIN sambangi kantor pajak ikut Tax Amnesty
Ini alasan Menhub Budi Karya sulit tekan dwelling time di daerah