Kementerian BUMN ramu strategi kejar setoran ke negara di 2017
Edwin mengakui, katalis pelemahan harga komoditi migas akan mempengaruhi kinerja BUMN migas sehingga bakal berdampak lurus pada setoran dividen ke negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi jitu dari manajemen dalam rangka menyelamatkan kinerja keuangan BUMN.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah meramu sejumlah strategi demi mengamankan penerimaan negara yang diperoleh dari setoran dividen perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pelat merah.
Sejumlah strategi diperlukan guna menyiasati tren pelemahan harga minyak dunia yang diprediksi masih akan membayangi kinerja BUMN migas seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dilakukan Mies van Bekkum di Jakarta? Pada zaman dahulu, Mies van Bekkum datang ke tempat itu untuk menyatukan kembali keluarga Belanda yang terpisah akibat ditawan Jepang.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
"Ya kita tetap upayakan, ya. Kalau memang harga enggak bisa naik, harus kita support juga pada pembangunan dan pemerataan ekonomi," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Edwin Abdullah di Jakarta, Rabu (30/8).
Edwin mengakui, katalis pelemahan harga komoditi migas akan mempengaruhi kinerja BUMN migas sehingga bakal berdampak lurus pada setoran dividen ke negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi jitu dari manajemen dalam rangka menyelamatkan kinerja keuangan BUMN.
"Kalau yang sering dilakukan Pertamina, ya kita terpaksa memang harus melakukan efisiensi sehingga (mereka) bisa menekan (biaya)," tutur Edwin.
Sebelumnya Edwin juga sempat angkat bicara terkait potensi penurunan pendapatan PGN akibat kebijakan Kementerian ESDM menaikkan harga jual gas ConocoPhillips ke PGN di Batam. Dia mengimbau stakeholder agar mendukung kinerja BUMN. Dukungan terhadap BUMN juga dibutuhkan dalam rangka melepaskan diri dari bayang-bayang masih rendahnya harga migas dunia.
"Biasanya kebijakan gak bisa dilihat satu persatu, pasti ada rentetannya. Kalau misalnya ini disuruh ngalah mungkin ada yang dikasih kelonggaran (kompensasi) oleh ESDM," katanya.
Seperti diketahui, belum lama ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merilis surat bernomor 5882/12/MEM.M/2017 tentang penetapan harga jual gas bumi dari ConocoPhillips Grissik (COPI) ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk wilayah Batam. Mengacu surat keputusan yang diteken 31 Juli 2017 tersebut, COPI diperbolehkan menaikkan harga jual gas dengan volume 27,27–50 billion british thermal unit per day (BBTUD), dari USD2,6 per million metric british thermal unit (MMBTU) menjadi USD3,5 per MMBTU.
Sedangkan selaku penyalur gas, PGN tidak diperkenankan menaikkan harga jual gasnya ke PT PLN (Persero), pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP), hingga pelanggan rumah tangga.
Edwin mengatakan, pihaknya sendiri telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian ESDM untuk membahas kenaikan harga gas COPI. Ini dilakukan demi memperoleh jalan tengah dalam rangka menghindari berkurangnnya pendapatan PGN dan negara dari keputusan tersebut.
Sementara di kesempatan berbeda, anggota Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga jual COPI. Ini lantaran kenaikan harga gas COPI malah akan menekan kinerja keuangan PGN yang akan berdampak pada berkurangnya dividen negara.
"Yang aneh kenapa harga hulu naik ketika harga migas dunua sedang rendah-rendahnya. Saya tidak habis pikir dengan jalan pikiran menteri Jonan," cetus Inas.
Baca juga:
Sri Mulyani akan selidiki kerugian Garuda Indonesia mencapai Rp 3,7 triliun
Telkom kerahkan 1.000 teknisi atasi gangguan satelit Telkom 1
Wapres JK minta proyek panas bumi Dieng dan Patuha tak terbengkalai
21 BUMN tak setor dividen karena rugi & kalah saing, salah satunya Garuda Indonesia
Sri Mulyani minta dividen BUMN Rp 43,6 triliun di 2018