Kementerian Investasi Hadir, 2021 Tahun yang Tepat Bagi Investor Tanam Modal
Ini seiring target pemulihan ekonomi pasca pandemi pada 2023 dan juga hadirnya Kementerian Investasi.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), David Sumual menilai tahun 2021 merupakan momen yang tepat bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Tanah Air. Ini seiring target pemulihan ekonomi pasca pandemi pada 2023 dan juga hadirnya Kementerian Investasi.
"Melihat prospek pertumbuhan ekonomi, saat ini sebenarnya waktu yang tepat untuk investasi. Misalnya tahun ini investor bisa mulai ajukan izin, kemudian membangun pabrik satu sampai dua tahun sehingga saat ekonomi pulih pada tahun 2023 sudah bisa operasi. Kalau ditunda, penyelesaian malah makin lama dan justru cost of capital-nya makin tinggi," ujar David dikutip dari Antara, Rabu (28/4).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
Menurut David, yang paling gencar melakukan investasi adalah investor asing lantaran melihat prospek Indonesia yang besar. Hal itu tergambar dalam data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang kuartal I-2021 total realisasi investasi mencapai Rp219,7 triliun dengan pertumbuhan 4,3 persen (year on year/yoy).
Dari nilai tersebut, sebesar 50,8 persen atau Rp111,7 triliun merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan sisanya merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp108 triliun atau setara 49,2 persen.
Tingginya minat investasi asing tersebut, lanjut David, jangan sampai disia-siakan. Sebab, banyak negara lain yang siap menampung investasi tersebut. Oleh karena itu, momentum ini perlu dijaga pemerintah dengan memfasilitasi kebutuhan investor.
Hal senada juga diungkapkan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Rifqy. Menurutnya, saat ini Indonesia memang membutuhkan investasi besar untuk mendorong perekonomian. Dengan adanya peningkatan investasi bisa menjadi salah satu kunci guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat.
Peningkatan investasi ini juga diperlukan terkait dengan makin melebarnya defisit fiskal yang sudah lebih dari 6 persen akibat belanja pemerintah yang besar di masa pandemi. Oleh karena itu, pemerintah wajib menurunkan defisit fiskal sampai 3 persen sebelum 2023.
"Belanja pemerintah sangat jor-joran, budget sudah sangat tertekan. Dan kondisi ini memang penting untuk ditopang investasi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi karena belanja negara akan sangat tertekan," ujar Rifqy.
Untuk mendorong realisasi investasi tersebut, Rifqy pun berharap pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan investor guna dapat merealisasikan investasinya.
"Dari sisi fiskal masih ada beberapa poin yang bisa diperbaiki untuk menarik minat investor, begitu juga dengan stimulus perpajakan, misalnya investasi asing PBB dibebaskan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang substansial dari segi regulasi dan investasi," ujar Rifqy.
Belajar dari Tesla
Pemerintah diminta belajar dari hengkangnya Tesla ke negara lain. Padahal, Tesla awalnya dikabarkan akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Banyaknya keluhan investor yang sulit merealisasikan investasinya tersebut sudah ditangkap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM, yang kini menjadi Kementerian Investasi, berupaya untuk menyelesaikan komitmen investasi yang mangkrak sampai sekarang.
Badan Koordinasi Fiskal (BKF) dalam laporannya bertajuk Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal kuartal I-2021 menyebutkan, investasi bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam masa krisis. Makanya BKF meminta pemerintah mengoptimalkan sejumlah instrumen kemudahan berinvestasi.
Menurut BKF, mengandalkan belanja negara saja untuk pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa efektif, apalagi peran belanja dalam 10 tahun terakhir terus melemah. Sementara peningkatan belanja di tengah pendapatan negara yang belum optimal, justru bisa menghambat investasi swasta.
(mdk/idr)