Kementerian Maritim Dibentuk agar Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia
Di usia ke-75 tahun ini, Rokhmin bersyukur perekonomian Indonesia sudah membaik. Indonesia juga masuk dalam daftar negara dengan pendapatan menengah atas di dunia.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menyebut bahwa kementerian maritim dibentuk dengan tujuan untuk mengelola kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Kementerian ini dibangun dengan semangat penopang ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
"Kementerian maritim ini dibuat untuk kemajuan SDM yang unggul dan ekonomi agar Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata Rokhmin dalam Orasi Ilmiah di acara Peringatan Hari Maritim Nasional Ke-56 Tahun 2020, Jakarta, Rabu (23/9).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong kerjasama internasional dalam bidang pengelolaan air? Indonesia dikatakan Presiden, konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air. Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional. Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
-
Kenapa Kementerian PUPR mendorong kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air di pulau kecil dan terluar? “Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dalam pengembangan perencanaan strategis yang berfokus dalam meningkatkan kepedulian pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau kecil dan terluar dalam menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut,” kata Basuki dalam The23rd High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (19/5).
Di usia ke-75 tahun ini, Rokhmin bersyukur perekonomian Indonesia sudah membaik. Indonesia juga masuk dalam daftar negara dengan pendapatan menengah atas di dunia.
Secara peringkat, Indonesia menjadi negara paling buncit dengan pendapatan menengah atas yakni USD 4.050. Hanya selisih USD 4 dari batas kriteria negara dengan pendapatan menengah atas yaitu USD 4.046.
"Kita ini negara menengah atas yang paling bawah," kata dia.
Namun, secara teknologi Indonesia masih di level ketiga dalam klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi di tahun 2015. Artinya, hampir 60 persen produk teknologi yang digunakan di tanah air masih impor dari luar negeri. Dalam hal ini Indonesia ada di peringkat ke-99 dari 167 negara yang berada di level 3.
"Teknologi kita masih di kelas 3 karena selama ini teknologi masih diimpor disaat negara lain sudah menghasilkan teknologinya sendiri," tutur Rokhmin.
Selain itu secara rangking di dunia, pada tahun 2019, Indonesia hanya berada di urutan ke 85 dari 129 negara dalam global innovation index. Di tingkat ASEAN Indonesia berada diurutan ke-7.
Butuh Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Untuk keluar dari zona ini Indonesia harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5 persen. Tetapi pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian Indonesia terjun bebas hingga minus 5,23 persen.
Sebenarnya kata Rokhmin, Indonesia bisa keluar dari zona ini hanya dengan memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki. Lewat pengelolaan yang baik dan maksimal, sektor maritim ini bisa membuat Indonesia menjadi naik kelas.
"Ini peluang untuk keluar dari status negara pendapatan menengah atas," kata dia.
Sayangnya para ahli bidang maritim tidak dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk mengelolanya. Sehingga capaian yang ada saat ini masih jauh dari harapan berdirinya kementerian maritim.
"Kalau diserahkan ke ahlinya ini bisa lebih baik. Sayang sekali para ahlinya tidak dipakai," kata dia mengakhiri.