Waduh! Permintaan Ekspor Pasir Laut Indonesia Capai 1 Miliar Kubik, Nilainya Rp66 Triliun

Penerimaan negara dari hasil jual pasri mencapai Rp 66 triliun.

Permintaan untuk ekspor pasir laut diperkirakan mencapai 1 miliar kubik, yang dapat menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 66 triliun jika permintaan tersebut dipenuhi oleh Indonesia.

Hal itu diungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

"Permintaan sangat tinggi. Dari yang saya lihat, jumlahnya lebih dari 1 miliar kubik. Dari jumlah tersebut, negara bisa mendapatkan Rp66 triliun dengan aturan yang berlaku saat ini," ungkap Trenggono.

Namun, Trenggono tidak memberikan rincian mengenai negara-negara yang mengajukan permintaan, dan hanya menyebutkan bahwa ekspor pasir laut merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tidak hanya melalui pajak, tetapi juga dari sektor lain yang dimiliki oleh alam.

"Selama ini, pasir laut banyak diambil secara ilegal, sehingga negara tidak mendapatkan keuntungan apa pun," jelasnya.

Uangnya untuk Apa?

Trenggono juga menambahkan, nilai Rp 66 triliun dari 1 miliar kubik pasir laut merupakan angka yang signifikan dan dapat digunakan untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

"Besar bukan? Sangat besar! Ini cukup untuk membangun nelayan dan seluruh sektor kelautan," kata Trenggono.

Ia juga menjelaskan bahwa ekspor pasir laut sangat penting karena sedimentasi, yang merupakan bagian dari oseanografi, jika dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan pembentukan pulau baru.

Di sisi lain, jika sedimentasi terjadi di daerah vegetasi, hal ini dapat merusak lingkungan, yang berdampak pada nelayan yang tidak dapat melaut karena kondisi laut dan pelabuhan yang dangkal.

Selain itu, ikan juga akan kesulitan untuk berkembang biak dengan baik akibat kedalaman yang tidak memadai. "Ekspor pasir laut bukan hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara lain seperti Australia dan Jerman," tambahnya.

Pasir laut yang diperlukan untuk proyek reklamasi banyak dibeli oleh beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, Jepang, dan negara tetangga Indonesia, Singapura.

Namun, ketika ditanyakan tentang dampak lingkungan dan berbagai protes yang muncul dari berbagai pihak, termasuk politisi dari Partai Gerindra, Trenggono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Kalau politisi, ya tidak masalah," ujarnya menutup pernyataan.