Kementerian PUPR bangun fasilitas sanitasi tata Sungai Citarum
Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab memperbaiki badan sungai Citarum, yakni dengan membangun fasilitas sanitasi untuk sampah industri dan rumah tangga. Selain itu juga dilakukan penegakan hukum oleh TNI dan Polri agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai Citarum.
Pemerintah tengah melakukan penataan terhadap sungai Citarum karena telah tercemar sampah dan limbah industri. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, di mana revitalisasi limbah Sungai Citarum akan dilakukan awal tahun 2018.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab memperbaiki badan sungai Citarum. Sebelum sampah dan limbah industri masuk ke sungai, Kementerian PUPR juga yang bertanggung jawab menatanya.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami bertanggung jawab di badan sungainya, ini kan yang menjadi masalah utama di Citarum adalah sampah sanitasi tanggung jawabnya PUPR. Apakah sampah industri atau sampah rumah tangga. Jadi sebelum masuk ke sungai itu juga tanggung jawab PUPR," kata Menteri Basuki, ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/1).
Guna menata sungai Citarum, pihaknya akan membangun fasilitas sanitasi untuk sampah industri dan rumah tangga. Saat ini telah dilakukan penegakan hukum oleh TNI dan Polri agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai Citarum.
Sebab, perbaikan memang sudah dilakukan, namun upaya penegakan hukum terhadap masyarakat baru kali ini dilakukan. "Masyarakat oleh panglima itu dilakukan penegakan hukum untuk tidak membuang sampah. Tapi bukan berarti itu terus selesai kami bertanggung jawab untuk membangun sanitasi-sanitasinya baik itu untuk rumah tangga maupun industri," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Penataan mulai dilakukan pada Februari 2018 mendatang. Pemerintah akan melakukan rapat terbatas di Bandung mengenai penataan Citarum. Saat ini tengah dipersiapkan untuk sosialisasi penataan Citarum.
"Jadi kami nanti mudah-mudahan tidak ada perubahan tanggal 16 Januari 2018 diatur pak Teten ratas di Bandung. Sesudah itu kita berharap kalau presiden setuju, perpres semua kita harapkan satu bulan dari situ kita semua langsung kerja," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Kamis (11/1).
Menurutnya, Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengambil tindakan tegas pada orang yang membuang limbah ke sungai. Sebab, selama ini diakui belum ada penegakan.
"Jadi, selama ini tidak ada terintegrasi dengan presiden dan perintahnya supaya terintegrasi. Nah, karena itu bagian saya dari hulu ke hilirnya ke sini," katanya.
Baca juga:
Diresmikan lusa, Stadion GBK miliki kualitas pencahayaan terbaik di dunia
Pemerintah Jokowi bakal bangun 7 bendungan di NTT
Juni 2018, gedung parkir pintar GBK ditarget selesai dibangun
Punya gedung pintar, nonton bola di GBK tak perlu lagi khawatir susah cari parkir
Gedung parkir panel surya GBK bersertifikat emas, bisa isi energi mobil listrik