Kementerian PUPR Selesaikan 87 PSN dari Target 125 Proyek Strategis Nasional
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut capaian tersebut sudah 70 persen dari target 125 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut capaian tersebut sudah 70 persen dari target 125 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR Selesaikan 87 PSN dari Target 125 Proyek Strategis Nasional
Kementerian PUPR Selesaikan 87 PSN dari Target 125 Proyek Strategis Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 8 tahun. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut capaian tersebut sudah 70 persen dari target 125 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR.
- TPN Ungkap Target dan Strategi Mahfud MD Memperkuat Penegakan Hukum di Indonesia
- Panen Padi Di Merauke, Komisi IV DPR RI Apresiasi Petani Distrik Tanah Miring
- Basuki dan Airlangga Siap jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN
- Buka Musrenbang Nasional 2023, Mentan Siap Perkuat Pertanian Hadapi Tantangan Global
"Hingga 23 Juli, kami telah dapat alhamdulillah menyelesaikan 87 PSN atau 70 persen dari keseluruhan target,"
kata Basuki dalam Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7).
Adapun rinciannya 36 bendungan, 2 irigasi, 27 jalan tol, 4 jalan non tol, 3 spam regional, 7 proyek perumahan, 7 pintu lintas batas negara, dan 1 bangunan pendidikan.
Selain itu, Kementerian PUPR juga ditugaskan untuk mendukung 6 program PSN lainnya. Antara lain proyek di kawasan perbatasan, jalan akses exit tol, lumbung pangan (food estate), pembangunan di daerah, kawasan ekonomi khusus, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Basuki mengatakan berbagai proyek tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan sejak periode pertama Jokowi-Jusuf Kalla, Pemerintah sudah menyadari infrastruktur memegang peran dan berkontribusi dalam rangka pertumbuhan negara.
Menurutnya, pembangunan PSN tidak hanya untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing melainkan untuk pemerataan pembangunan demi keadilan sosial.