Kepala daerah baru dilantik harus optimalkan serapan anggaran
"Segala anggaran yang terkait dengan pembangunan infrastruktur harus diutamakan."
Kepala daerah diminta dapat mengoptimalkan serapan anggaran untuk membangun wilayahnya sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno Eddy mengatakan, kepala daerah adalah ujung tombak penyerapan anggaran untuk membangun infrastruktur yang pada akhirnya wilayahnya lebih maju.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
"Kata kunci adalah penyerapan anggaran harus dilakukan secepatnya, komandannya adalah para kepala daerah," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/2).
Menurutnya, jika tahun lalu anggaran agak terlambat terserap karena masalah APBN-P yang disahkan pada Februari, juga daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang terlambat disusun dan ada perubahan nomenklatur kementerian/lembaga sehingga anggaran juga terlambat.
Tapi, katanya, tahun ini tidak ada perubahan APBNP, DIPA, dan nomenklatur kementerian/lembaga sehingga tak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak memanfaatkan dan menyerap anggaran secepat-cepatnya.
"Segala anggaran yang terkait dengan pembangunan infrastruktur harus diutamakan dan dilaksanakan secepatnya oleh kepala daerah," jelas dia.
Terkait dengan banyaknya kepala daerah yang banyak tersangkut kasus hukum sehingga ditetapkan tersangka oleh KPK, Eddy mengakui tahun ini banyak kepala daerah baru yang belum memiliki pengalaman dalam menyerap anggaran.
Untuk itu, dia menyarankan agar kepala daerah minta pendampingan dari KPK untuk melancarkan tugas terutama dalam penyerapan anggaran.
"KPK yg diminta asistensi agar mau mendampingi dan tidak menghambat anggaran asalkan sesuai peraturan berlaku," kata Eddy.
Untuk itu, kepada kepala daerah yang terpilih dan dilantik, Eddy mengingatkan agar mereka memenuhi janji-janji saat kampanye serta menganyomi seluruh warga sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
(mdk/idr)