Ketimbang Impor Daging, KKP Usul Ada Menu Ikan di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
Diharapkan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Ilustrasi ikan laut, pasar ikan. (Photo by Duangphorn Wiriya on Unsplash)
(©@ 2024 merdeka.com)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP menjelaskan, program MBG telah dirancang dengan beberapa langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan dampaknya.
Pertama, pemerintah akan memastikan akurasi dalam standarisasi pengolahan produk ikan oleh pelaku usaha. Hal ini untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
"Untuk MBG kami akurasi sehingga di pelaku usaha sudah memilii standarisasi pengolahan. Kami akurasi," kata Budi kepada media, di Media Center KKP, Jakarta, Senin (2/9).
Kedua, promosi kepada masyarakat akan dilakukan secara intensif. Di daerah pantai, ikan segar akan langsung tersedia untuk konsumsi. Sementara untuk daerah yang lebih jauh, akan disediakan produk olahan ikan seperti bakso ikan yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Tentunya dengan kandungan ikan minimal 30 persen.
Untuk wilayah dengan kendala konsumsi ikan, seperti masalah bau dan duri, akan menggunakan proses fortifikasi protein ikan. Proses ini memungkinkan protein ikan dicampurkan ke bahan pangan seperti beras dan tepung, sehingga masyarakat tetap mendapatkan asupan protein dari jajanan pasar.
"Ini adalah kandungan amino protein yang bisa dicampurkan ke bahan-bahan baku seperti beras, tepung-tepungan, jadi ketika masyarakat makan jajanan pasar dari tepung itu sudah termasuk asupan protein langsung. Jadi asupan protein didorong baik secara segar, olahan, maupun bahan-bahan yang tervertifikasi," papar Budi.
Bisa Dongkrak Pendapatan Nelayan
Tak hanya itu, Budi menegaskan pentingnya penyerapan produk ikan dalam program MBG. Budi menyebut ada 5,5 juta kepala rumah tangga terlibat dalam Forum Komunikasi Peningkatan Ikan (Forikan) di Aceh. Dari sana diperkirakan penyerapan ikan mencapai Rp2,52 triliun per tahun. Ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
"Kalau simulasi sehari Rp150.000 per bulan untuk berbelanja ikan, maka Rp2,52 triliun per tahunnya. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat," jelasnya.
Diharapkan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memasyarakatkan ikan sebagai sumber protein, menurutnya bisa mencerdaskan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Nah uniknya kita harus berani makan ikan dan memasyarakatkan ikan, karena mencerdaskan juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal memutar satu pertumbuhan ekonomi," tutup Budi.