Kini Masyarakat Lumbis Nunukan Bisa Nikmati BBM Satu Harga
"Ini adalah perintah langsung dari Presiden yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang samapai Merauke harga BBM ingin sama rata dan peresmian ini adalah bentuk mewujudkan keadilan sosial tersebut," ujarnya.
Kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Mereka bisa berlega hati dengan hadirnya Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di daerahnya, berbarengan diresmikannya SPBU Kompak Krayan. Karena Selain Krayan Lumbis menjadi salah satu daerah penyaluran program BBM Satu Harga yang sedang diprogramkan Pemerintah.
BBM Satu Harga meruoakan program nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program BBM satu harga ini menyisir 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Peresmian SPBU Kompak 66.774.005 di Kec. Lumbis dan SPBU Kompak 66.774.006, Kec. Krayan ini adalah bentuk mewujudkan Keadilan Sosial tersebut.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana usai meresmikan 2 SPBU Kompak di Kecammatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kamis (29/11).
"Ini adalah perintah langsung dari Presiden yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang samapai Merauke harga BBM ingin sama rata dan peresmian ini adalah bentuk mewujudkan keadilan sosial tersebut," ujarnya.
Hadir dalam peresmian Asisten 1 Pemerintah Daerah Kab. Nunukan Hanafiah, Tenaga Ahli Menteri ESDM Dian Wirengjurit, Narcicy Makalew Staf Humas BPH Migas, Sales Exsecutive PT Pertamina Persero Andi Reza Ramadhan Kapolsek, Muspida dan Muspika Nunukan dan Lumbis, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat khusunya Kec Lumbis.
Dadan menjelaskan peresmian di Kec.Lumbis dan Kec.Krayan ini merupakan titik ke 102 dan 103 dari 160 titik yang direncanakan hingga tahun 2019 mendatang. Untuk Prov Kalimantan Utara sendiri masih akan ada 2 daerah yang menjadi titik Penyaluran BBM Satu Harga yaitu di Kec. Kayan dan di Bulungan.
Dadan berharap dengan adanya SPBU ini masyarkat dapat mudah memperoleh BBM dengan harga normal yaitu untuk premium sebesar Rp 6.450 sedangan untuk solar sebesar Rp 5.150 /liter tidak lagi membeli dieceran dengan harga lebih tinggi.
Hanafiah mengatakan selama ini masyarakat membeli BBM dieceran denga harga berkisar Rp 10.000 hingga Rp 30.000, karena memang masyarakat di Lumbis ini jarak ke SPBU lumayan jauh, dimana SPBU hanya berada di daerah Nunukan yang bisa di tepuh dengan waktu sekitar 1 jam. Apalagi daaerah Krayan lebih jauh lagi jika akan membeli BBM ke daerah Nunukan.
"Harga di Krayan bervariasi yaitu Rp15.000-Rp25.000 bahkan bisa mencapai Rp.30.000, ini BBM dari negara tetangga" ungkapnya.
Hanafiah berharap dengan adanya SPBU ini kegiatan perekonomian akan terus berkembang dan berpesan kepada masyarakat ikut membantu mengawasi agar program ini terus berjalan dan tepat sasaran.
Baca juga:
Ini Syarat dan Keuntungan Jadi Agen Sub-penyalur BBM Satu Harga
ESDM: Industri Tidak Boleh Nikmati BBM Satu Harga
Kementerian ESDM Resmikan SPBU BBM Satu Harga di Desa Bajayau
Presiden Jokowi Perintahkan Lakukan Pemerataan Listrik Laiknya BBM Satu Harga
Dampak Program BBM Satu Harga Mulai Terasa, Termasuk Lancarkan Transportasi di Papua
Masyarakat Pelalawan Kini Nikmati BBM dengan Harga Lebih Terjangkau