KKP Beberkan Dampak Reklamasi di Indonesia
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, meski pusat pertumbuhan ekonomi berada di pesisir, namun kebutuhan ruang masih dihadapkan pada kondisi pantai Indonesia yang mengalami erosi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi sebagian besar berada di wilayah pesisir. Ini dikarenakan pesisir menjadi primadona yang berdampak pada kebutuhan peningkatan permintaan untuk perumahan, kawasan industri baru, jalur transportasi darat, fasilitas bandar udara, fasilitas pelabuhan, fasilitas wisata dan penunjang lainnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, meski pusat pertumbuhan ekonomi berada di pesisir, namun kebutuhan ruang masih dihadapkan pada kondisi pantai Indonesia yang mengalami erosi. Sehingga mengakibatkan perubahan iklim yang menyebabkan abrasi pantai 2-10 meter per tahun.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut maka salah satu efektif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan reklamasi, sehingga menutup ruang kerusakan yang diakibatkan oleh faktor iklim tersebut.
"Reklamasi harus dibuat dalam rangka mendukung kebutuhan ekonomi dengan tepat memperhatikan sosial kultural atau dapat menjadi opsi mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang, reklamasi dipandang upaya meningkatkan nilai tambah," kata Nilanto dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantornya, Jakarta, Senin (16/9).
Kendati begitu, dia tak menampik masih ada sejumlah masyarakat yang menilai reklamasi ini berujung pada kerusakan ekosistem pesisir. Sehingga di beberapa kasus reklamasi ini menuai pro kontra dari beberapa pihak terkait.
Beberapa yang menjadi catatan dan persoalan reklamasi bagi masyarakat yang kontra, yakni tidak diprediksi akurat atau antara lain tidak sesuai rencana tata ruang wilayah zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian sosial kultur akan terganggu, berubahnya permukaan bumi, serta kawasan konservasi dianggap akan merusak kawasan pesisir.
"Sejak UU 27 Tahun 2007 terbit, Indonesia memiliki ketentuan untuk reklamasi pulau-pulau kecil. Walau pelaksanaannya masih menimbulkan pro dan kontra," kata dia
Untuk itu, pemerintah kini tengah menyusun berbagai kegiatan untuk mengantisipasi dampak negatif reklamasi. Salah satunya mulai dari peraturan perundangan, pengendalian melalui perizinan, hingga pengawasan berbagai kegiatan serta penegakan hukum.
"Kebijakan disusun untuk memastikan bahwa reklamasi harus menjamin kesejahteraan lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, dalam pelaksanaan reklamasi pihaknya akan berupaya menyempurnakan sistem dan regulasi. Sehingga fungsi regulator dapat menjamin keadilan bagi kepentingan masyarakat umum, investasi, dan ekologi dalam pelaksanaan reklamasi.
"Pelaksanaan reklamasi harus pertahankan nilai manfaat pulau kecil, aspek reklamasi tidak hanya memberikan aspek ekonomi tapi sosial, hak hidup publik, akses tidak hanya untuk manusia tapi untuk ekosistem," tandasnya.
Baca juga:
ESDM Manfaatkan Satelit Lapan Pantau Reklamasi Tambang
Pemerintah Tak Toleransi Kerusakan Lingkungan Akibat Reklamasi
Soal Reklamasi, Gubernur Bali Mengadu ke JK dan Marahi Dirut Pelindo III
Pelindo III Akui 8 Hektare Kawasan Mangrove di Pelabuhan Benoa Rusak
Patuh Gubernur Bali, Pelindo III Hentikan Sementara Reklamasi di Pelabuhan Benoa
Anies Soal Reklamasi: Tidak Ada Lagi Jual Beli Kedaulatan