KKP Sebut 1.355 UMKM Bergabung di Program Pasar Laut Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 1.355 usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai daerah telah bergabung dalam program Pasar Laut Indonesia yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan akan meresmikan program tersebut pada 6 November 2020.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 1.355 usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai daerah telah bergabung dalam program Pasar Laut Indonesia yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan akan meresmikan program tersebut pada 6 November 2020.
"Mereka (1.355 UMKM) terdiri dari 495 UMKM Unggulan, 200 UMKM Bagus dan 655 UMKM Binaan dengan jumlah produk sebanyak 2.299 jenis," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, dalam rilis di Jakarta, Kamis.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
Dia menjelaskan, program tersebut menjaring UMKM menjadi tiga kategori, yaitu UMKM Binaan, UMKM Bagus dan UMKM Unggulan guna memudahkan pembinaan dan pendampingan UMKM ke tingkat selanjutnya. KKP membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi pelaku usaha di bidang pengolahan ikan.
"Mari kita manfaatkan peluang di bidang pengolahan ikan, terutama generasi muda. Saatnya berwirausaha dan membesarkan sektor ini," ucapnya.
Artati mengungkapkan, terdapat Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang memiliki sejumlah inovasi olahan ikan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Adapun untuk akses pemodalan, terdapat kredit usaha rakyat yang bisa diakses melalui https://bit.ly/aksesmodal_KKP dan dana Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.
Tersebar Secara Merata
Sebelumnya, KKP menginginkan berbagai UMKM pengolahan perikanan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu saja tetapi dapat tersebar secara lebih merata dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor komoditas sektor perikanan.
"Saat ini terdapat sekitar 62.000 UMKM pengolahan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebanyakan berada di Pulau Jawa, khusunya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A. Subki.
Menurut Berny, dari keseluruhan jumlah tersebut, baru sekitar seperempat di antaranya yang telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
Selain itu, kondisi unit UMKM pengolahan hasil kelautan dan perikanan saat ini masih banyak yang kurang higienis sehingga penyuluh dinilai perlu menginformasikan kelayakan sarpras pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai, dan higenitas kepada para pelaku usaha.
Dengan demikian, diharapkan ke depannya mutu produk olahan perikanan skala UMKM Indonesia dapat meningkat dan sesuai dengan standar internasional.
(mdk/azz)