Komisioner Ombudsman Nilai Peleburan BP Batam Bermuatan Politik

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan, dengan adanya ex officio tersebut otomatis pengelolaan Batam berubah menjadi manajemen politik. Sebab Wali Kota merupakan jabatan politik.

2018-12-22 16:00:00

Keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam dinilai bermuatan politik.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan, dengan adanya ex officio tersebut otomatis pengelolaan Batam berubah menjadi manajemen politik. Sebab Wali Kota merupakan jabatan politik.

"Harus melihat maksud tujuan pembentukan BP Batam, apakah baru kemudian lembaga mana yang pantas mengelolanya. Nah sekarang kan diarahkan dikelola oleh kepemimpinan wali kota, artinya diarahkan untuk dikelola dalam manajemen pejabat politik," kata dia dalam sebuah cara diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).

Dia menyatakan, hal tersebut tentu saja memiliki banyak dampak dan risiko. "Risikonya apa? Itu yang harus dijawab," ujarnya.

Peleburan tersebut, katanya akan menimbulkan beberapa gesekan. Sebab dengan adanya peleburan maka otomatis kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan akan mengalami penyesuaian.

"Ini ada kepentingan parpol di dalam upaya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke pejabat politik lokal, yang saya khawatir sebenarnya adalah ketika dijabat oleh pejabat politik tingkat lokal selevel walkot, saya kira akan menimbulkan goncangan," ujarnya.

Selain itu, dia menilai jika pengelolaan Batam disusupi kepentingan politik maka tujuan menjadikan Batam sebagai kawasan khusus dan pusat industri serta investasi tidak akan terwujud. "Saya kira ini tarik ulur kepentingan-kepentingan poliitk akan banyak masuk di dalamnya sehingga tidak akan sehat, itu akan sama dengan daerah-daerah lain, jangan berharap lagi Batam akan menjadi daerah khsusus," ujarnya.

Tidak hanya itu, iklim investasi pun dikhawatirkan akan terganggu. Terutama untuk investor yang sebelumnya telah melakukan komitmen dengan BP Batam. "Investasi, jadi orang yang sduda punya komitmen dengan BP Batam atau sudah punya rencana kemudian akan mengalami goncangan," tutupnya.

Di kesempatan serupa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Riza Patria menyebutkan ada banyak kepentingan yang melatarbelakangi rumitnya pengelolaan di Batam. "Jelas bukan cuma politik, ada kepentingan politik, ada urusan fulus di situ. Kepentingan politik karena dengan memindahkan kewenangan dari BP Batam ke Pemkot itu memindahkan urusan ekonomi ke urusan politik, Karena pimpinan BP Batam sekarang wali kota itu adalah pimpinan politik, orang politik," ujarnya.

Kemudian, ada kepentingan dagang juga di situ, di mana Batam menjadi pintu masuk impor RI. Selain itu, saat ini Batam masih memiliki lahan tidur yang cukup luas. "Akhirnya ini ada kepentingan dagang di sini ada dua. Yang paling pertama urusan tanah. Di sana kan tanahnya luas sekali, berapa luas yang ada, yang tersisa, siapa yang memiliki, jadi ada kepentingan lahan yang akan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu melalui Pemkot yang saat ini menguasai BP Batam," ujarnya.

Sementara itu, urusan impor juga dinilai berbahaya jika di bawah penguasaan pejabat politik. "Batam pintu masuk impor karena ini kan ada regulasi yang lebih memudahkan. Nah ini berbahaya kalau urusan impor ini diurus oleh pejabat berpolitik. Jadi saya yakin ini ada kepentingan politik, kepentingan dagang jauh di atas kepentingan dualisme. Dualisme itu mudah," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Indef, Enny Sri Hartati memiliki pandangan serupa. "Investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita pikirkan yakni respon dari para pengusaha atau respon para investor," kata Direktur Indef, Enny Sri Hartati, seperti dikutip Jumat (21/12).

Dia juga melihat permasalahan di Batam bukan semata-mata karena dualisme kelembagaan. Sebab itu pengambilan keputusan diharapkan harus dilakukan dengan matang sesuai peta situasi yang nyata dan gambaran yang lengkap agar tak berakibat fatal dan memunculkan keresahan investor.

Terkait dualisme Kelembagaan, menurut dia, dapat diselesaikan dengan mengacu UU No.53/1999 ayat 21 huruf C. Dengan memberikan amanat kepada Pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah tentang pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (cq. BP Batam).

Namun Pemerintah Pusat hingga kini belum merealisasikannya. Pemerintah kemudian mengusulkan FTZ menjadi KEK, dan memutuskan Walikota sebagai Kepala BP Batam ex-officio.

"Jadi perlu payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam. Perlu segera menyusun PP Hubungan Kerja Pemko Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam," tambah dia.

Dia juga menilai jangan sampai ada rangkap jabatan pada pemerintahan daerah yang bisa melanggar Undang Undang.

Kota Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki Indonesia. Berjarak hanya 20 Km dari Singapura, Batam dinilai mampu menandingi negara tersebut sebagai bagian rantai produksi dan logistik global serta menjadi pusat ekonomi ASEAN.

"Karena maksud kita membangun Batam, kita ingin terjadi industrialisasi di Batam. Kalau kebijakan ini menyebabkan kegalauan, kekhawatiran, dan perasaan ketidakpastian. Ini berarti berlawanan dengan tujuan utama kita memperbaiki persoalan ini. Berarti keputusan pemerintah ini harus ditinjau ulang," dia menandaskan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluruskan terkait Badan Pengusahaan (BP) Batam atau BP Batam.

Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Rabu 12 Desember 2018 telah mengambil keputusan penting yang merupakan solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam.

"Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah BP Batam tidak dibubarkan, namun jabatan Kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (13/12).

Selanjutnya, menurut Kemenko Perekonomian, pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam yang dipimpin secara ex-officio oleh Walikota Batam.

Saat ini disiapkan aturan atau regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam.

Baca juga:
Peleburan BP Batam Bisa Jadi Boomerang Buat Jokowi di Tahun Politik
Pengalihan BP Batam Dikhawatirkan Bakal Pengaruhi Investasi
Pemerintah Disarankan Kaji Ulang Rencana Peleburan Kepemimpinan BP Batam
Menko Darmin Target Permasalahan BP Batam Selesai Awal 2019
Walikota Batam Akan Rangkap Jabatan Sebagai Kepala BP Batam
Ini Penjelasan Lengkap Menko Darmin Soal Kabar Pembubaran BP Batam

(mdk/idr)