KPA Sebut Lokasi Ibu Kota di Kalimantan Bukan Tanah Kosong, Dikuasai Petani & Adat
Merujuk data Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Itu sekaligus membantah klaim pemerintah, lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara.
Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru memulai proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
Dia pun mempertanyakan statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan di Kalimantan Timur marak terjadi jual/beli tanah individu.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Siapa yang menginginkan Palangka Raya jadi Ibu Kota? Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
"Ini sangat keliru. Karena bukan rakyat yang timbulkan masalah, tapi ada masalah yang sangat fundamental, konflik agraria, yang sejak kemerdekaan itu tidak pernah dilakukan," ujar Roni dalam sesi bincang virtual, Senin (14/3).
Merujuk data Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), terdapat beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Itu sekaligus membantah klaim pemerintah, lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara.
"Lokasi IKN bukanlah tanah kosong, tanah yang menurut pemerintah dikuasai langsung pemerintah. Berdasarkan temuan kami, di lokasi IKN telah lama dikuasai petani, lokasi adat," sebutnya.
"Hal itu akan menggugurkan klaim pemerintah bahwa lokasi IKN adalah tanah negara, tidak ada penguasaan masyarakat di atasnya. Itu pernyataan yang keliru," tegas Roni.
Masalah Ekonomi dan Sosial
Menurut dia, permasalahan IKN bukan saja pengadaan tanah dan proses pembangunan infrastruktur yang sangat luas. Masalah IKN juga termasuk problem ekonomi, sosial, agama, pendidikan, hingga kesehatan.
"Sehingga pemerintah tidak dapat melompat gitu saja tanpa melakukan reforma agraria terlebih dahulu," imbuh dia.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2018, terdapat sekitar 9.000 petani yang menguasai lahan kurang dari 1 ha. Itu seakan terjadi ketimpangan dengan penguasaan lahan tambang seluas 5,2 juta ha. Belum lagi, ada 1,2 juta ha lahan kebun sawit di Kalimantan Timur.
"Jadi masalah yang sangat fundamental adalah penguasaan tanah. Pembangunan ibu kota negara akan sangat sia-sia. Belum lagi tumpang tindih klaim, yang sebabkan konflik agraria di sana," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)