KPK temukan 13 titik rawan korupsi di bisnis migas
Potensi korupsi bisnis migas terjadi mulai dari tahap eksplorasi penetapan wilayah.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menemukan 13 titik proses bisnis pada sektor migas yang rentan terjadi praktik korupsi.
Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki mengatakan potensi korupsi bisnis migas terjadi mulai dari tahap eksplorasi penetapan wilayah. Dari penuturannya, jika tidak ada uang maka perusahaan yang akan melakukan eksplorasi tidak mendapat tempat yang memilki kandungan migas baik.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Ada 13 titik bisnis yang berpotensi korupsi. Pada penetapan wilayah kerja rawan, karena tidak ada duit ya tidak dapat wilayah bagus," ujarnya di JCC, Jakarta, Kamis (21/5).
Potensi korupsi juga bisa terjadi di perjanjian kontrak kerja sama, proses persetujuan Plan Of Development ( POD), rencana Kerja anggaran (Work Plan and Budget/ WP& B), hingga pengawasan ekplorasi serta proses perizinan yang harus banyak ditempuh.
Di luar itu, potensi korupsi juga muncul berkaitan dengan pengendalian asset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), pengendalian cost recovery, pengawasan produsi dan pengembangan. "Perizinan tidak kurang 200 ijin," jelas dia.
(mdk/noe)