KPPU Gelar Sidang Kasus Kartel Tiket Pesawat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memulai proses persidangan dugaan kartel tiket pesawat yang melibatkan Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, dan Lion Air, hari ini Selasa (10/9).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memulai proses persidangan dugaan kartel tiket pesawat yang melibatkan Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, dan Lion Air, Selasa (10/9).
"Perkara ini terkait pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Ini kita kenal dengan kasus kartel tiket pesawat," kata Ketua Panitera KPPU Ahmad Muhari, dikutip Antara.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa KPU Papua dan Papua Pegunungan harus sewa pesawat? Memang benar kami terpaksa menyewa pesawat karena tidak ada penerbangan terjadwal yang melayani Jayapura -Jakarta di malam hari
-
Apa yang disetujui oleh KPPU terkait Shopee? Menurut keterangan resmi KPPU, pada tanggal 20 Juni 2024, proposal perubahan perilaku Shopee disetujui oleh Majelis Komisi dengan membacakan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku serta syarat dan kewajiban perubahan perilaku.
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Dia menjelaskan, KPPU telah melakukan proses pemeriksaan pendahuluan yang melibatkan semua terduga. Nantinya, KPPU akan menggelar beberapa proses persidangan antara lain pembacaan laporan dugaan pelanggaran pada sidang pertama dan mendengarkan keterangan dari para terlapor atas dugaan pelanggaran tersebut.
Sementara itu, Komisioner KPPU Guntur Saragih menjelaskan bahwa persidangan sifatnya terbuka untuk umum. Namun, KPPU memberikan ruang bagi para terlapor untuk meminta apabila pemaparan data mereka bersifat rahasia ekonomi bisnis dan meminta dilindungi maka akan dipertimbangkan oleh majelis.
"Kami pastikan sidang besok memenuhi hukum acara persidangan. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan semua ke pihak-pihak terkait," kata Guntur.
Selain kasus kartel tiket pesawat, KPPU juga memiliki beberapa agenda lain yang berkaitan dengan industri penerbangan. Setidaknya masih ada tiga perkara terkait industri penerbangan yang laporannya sedang berjalan di KPPU yakni soal kenaikan harga kargo pesawat dan kasus dugaan pemberian keistimewaan travel umroh oleh Garuda.
"Ini ada yang masih dalam proses penyelidikan. Kalau soal travel umroh, ini melibatkan banyak pihak sehingga perlu penyelidikan lebih mendalam dan butuh waktu yang cukup banyak," tandasnya.
Baca juga:
Cara Berhemat Ala Milenial, Biar Bisa Staycation Rutin Tiap Bulannya
Ini 5 Coworking Space Terbaik di Dunia, Indonesia Punya 2
Pemerintah Jokowi Atur Strategi Jangka Panjang Buat Tiket Pesawat Lebih Murah
Menhub Budi Harap Ada Ekuilibrium Baru Harga Tiket Pesawat
Liburan Jadi Lebih Hemat dan Mudah berkat Teknologi
VIDEO: Komentar Menko Darmin Soal Sulitnya Maskapai Sediakan Pesawat Murah