Kripto Berpotensi Ganggu Sistem Keuangan Dunia
Dewan Stabilitas Keuangan/ Financial Stability Board (FSB) menilai, perkembangan aset kripto berpotensi mengganggu stabilitas keuangan global. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain karena skalanya, kerentanan struktural, dan meningkatnya keterkaitan dengan sistem keuangan tradisional.
Dewan Stabilitas Keuangan/ Financial Stability Board (FSB) menilai, perkembangan aset kripto berpotensi mengganggu stabilitas keuangan global. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain karena skalanya, kerentanan struktural, dan meningkatnya keterkaitan dengan sistem keuangan tradisional.
"FSB menyampaikan penilaian risiko terbaru dari aset kripto. Laporan ini menggarisbawahi potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan global," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Pembukaan 3rd Finance Ministers & Central Bank Governors Hari Ke-2, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Bursa Berjangka Aset Kripto diluncurkan? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
Perry mengatakan perkembangan terkini di pasar aset kripto mendesak FSB untuk terus membangun kesadaran publik akan risiko yang terkait dengan aset kripto. Sehingga perlu adanya strategi untuk mempromosikan pendekatan regulasi dan pengawasan yang konsisten terhadap aktivitas aset kripto.
"Ini akan menjadi penting sebagai bagian dari menjaga stabilitas keuangan global," kaya dia.
Bedasarkan hal tersebut maka perlu adanya pandangan dari setiap delegasi terkait masalah-masalah mendesak dari perkembangan pasar aset kripto baru-baru ini.
Di sisi lain FSB terus mempromosikan implementasi efektif dari rekomendasi tingkat tinggi untuk regulasi, pengawasan, dan pengawasan pengaturan 'stablecoin global'. Selain itu, FSB telah mengidentifikasi implikasi peraturan dan kebijakan utama dari pengembangan pasar aset kripto, termasuk pasar stablecoin.
Inklusi Keuangan
FSB juga membahas tentang agenda inklusi keuangan digital. Dalam agenda inklusi keuangan, percepatan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui layanan keuangan digital. Strategi ini akan mendorong pemulihan yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Namun, kita perlu mengatasi risiko eksklusi keuangan, terutama untuk kelompok rentan dan kurang terlayani," kata dia.
Untuk mengatasi hal ini, Presidensi G20, bersama dengan GPFI dan mitra utama, berfokus pada kebijakan untuk mengintegrasikan sisi penawaran sektor keuangan dengan sisi permintaannya. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan bagi UMKM, perempuan, dan pemuda, dengan memanfaatkan manfaat digitalisasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan risiko.
Kerangka kerja akan dibangun berdasarkan hasil dari Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 (FIAP) 2022. Maka dalam forum ini diharapkan muncul pandangan terkait agenda inklusi keuangan untuk memperkuat literasi keuangan digital.
"Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang isu-isu utama dalam memajukan agenda inklusi keuangan, termasuk tentang bagaimana memperkuat literasi keuangan digital," katanya.
(mdk/bim)