Kritik pedas untuk pemerintah tarik dana dari rakyat lewat harga BBM

Pemerintah tak konsisten

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati menilai, pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan harga keekonomian BBM. Pasalnya, ini dapat terlihat ketika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan pemerintah tidak bereaksi lebih cepat dalam menangani hal tersebut.

"Kalkulasi ekonomi pemerintah tidak konsisten dan transparan. Ketika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan sejak satu bulan lalu, pemerintah baru sekarang menurunkan harga BBM. Katanya pemerintah menggunakan sistem mekanisme harga pasar, maka harus konsisten," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (24/12).

Menurutnya, dana ketahanan energi memang diperlukan pemerintah mengingat pentingnya kedaulatan energi ke depan. Namun, penarikan dana ini seharusnya diikuti dengan langkah yang kongkrit. Saat ini, pemerintah sudah mengambil dana tapi langkah ke depannya belum dijelaskan.

"Memang ke depan ada kedaulatan energi tidak boleh energi diimpor, yang harus dijalankan pemerintah berlaku adil di publik, harus ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk menghilangkan ketergantungan energi impor," jelas dia,

Apabila pemerintah tidak memiliki langkah kongkret dalam membereskan harga keekonomian BBM maka akan terjadi kemarahan publik. Saat ini sebagai langkah awal, pemerintah harus dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

"Harga BBM turun Rp 150 tidak nendang, tidak efek pada harga di konsumen dan kebutuhan pokok serta transportasi umum," ungkapnya.

Rakyat subsidi pemerintah

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengkritik kebijakan pemerintah yang menarik dana pungutan dari penjualan Premium dan Solar terhitung mulai 5 Januari 2015 mendatang.

Bagi konsumen Premium, besaran pungutan yang dibebankan sebesar Rp 200 per liter. Sementara untuk Solar, besaran pungutannya Rp 300 per liter.

Harga Premium per 5 Januari mendatang turun menjadi Rp 7.150 per liter dari saat ini Rp 7.300 per liter. Harga BBM terbaru tersebut sudah termasuk dana ketahanan energi dipungut pemerintah.

Jika mengecualikan pungutan itu, maka harga keekonomian Solar hanya sebesar Rp 5.650 per liter dan Premium Rp 6.950 per liter.

"Kemarin untuk dana energi baru, berapa untuk itu? Ini kan harus clear. Alokasinya harus jelas. Di APBN kan kita tidak melihat ada ini.  Pemerintah jangan jadikan publik kasarnya publik mensubsidi pemerintah. 200 itu enggak kecil lho. Jangan uang ini ngambang-ngambang. Pertanggungjawaban tidak jelas," ucap Ferdinand di Jakarta, Kamis (24/12).

Pemerintah ngawur tarik dana dari rakyat

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai pemerintah bertindak ngawur. Kata dia, pungutan dana Ketahanan Energi yang dibebankan kepada rakyat tersebut tidak ada dasar hukumnya.

"Pemerintah ngawur di sektor BBM, regulasi tak jelas, publik hanya bisa berpasrah. Padahal publik harus dilindungi. Ada ketidakadilan dari pemerintah atas rakyatnya sendiri," kata Ferdinand dalam sebuah diskusi bertajuk 'Refleksi Kabinet Kerja Jokowi-Jk Tahun 2015' di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/12).

Menurut Ferdinand, tidak ada dasar hukum pemerintah mengambil pungutan dari masyarakat. Namun, Menteri ESDM Sudirman Said yang mengatakan pemungutan dana ketahanan energi merupakan implementasi pasal 30 Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang energi.

"Tapi negara ambil dana energi dari siapa? Rakyat, kontraktor, karena ketika harga minyak tinggi, pemerintah tidak lakukan pungutan dari sektor migas. Kemarin-kemarin mereka nikmati keuntungan luar biasa," jelas Ferdinand.

"Kenapa sekarang ketika minyak turun, di mana rakyat harusnya berhak nikmati justru dibebankan pungutan tidak layak, karena dasar hukumnya tak ada. Pungutan ke publik harus diturunkan ke PP. PP-nya tidak ada," imbuhnya.

Tutupi kerugian Pertamina

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuding rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya untuk menutupi kerugian PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp 12 triliun. Alasannya, meski BBM turun, pemerintah masih menjual Premium dan Solar di atas harga keekonomian.

Menurut dia, kerugian Pertamina bukan karena penjualan Premium tetapi adanya kesalahan manajemen.

"Kita tidak ingin ketika pemerintah mengubah harga BBM, itu mengaitkan dengan kerugian Pertamina. Karena itu adalah miss management, korupsi, tata kelola yang tidak baik, sistem distribusi yang panjang, masih impor yang berlebihan, tidak membangun kilang baru, itu kesalahan management, itu mengakibatkan kerugian," ujar Said kepada wartawan saat acara catatan akhir tahun di Jakarta, Rabu (23/12).

Said menegaskan pemerintah dan Pertamina saat ini tengah membebankan kerugian korporasi ke masyarakat dengan menjual harga Premium dan Solar di atas keekonomian.

"Karena itu kita minta berapa pun nanti diturunkan dikaitkan dengan masih adanya kerugian pertamina," tegas dia.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak per 5 Januari mendatang. Di mana, Premium turun sebesar Rp 150 menjadi Rp 7.150 per liter dari saat ini Rp 7.300 per liter.

Harga BBM terbaru tersebut sudah termasuk dana ketahanan energi dipungut pemerintah. Besarannya Rp 200 per liter untuk Premium dan solar Rp 300 per liter.

Jika mengecualikan pungutan itu, maka harga keekonomian Solar hanya sebesar Rp 5.650 per liter dan Premium Rp 6.950 per liter.