Kuota taksi online berpotensi jadi proyek basah kepala daerah
"Kerap menjadi praktik korupsi, sehingga memunculkan biaya tinggi (hight cost) dan akhirnya menjadi beban konsumen."
Pembatasan kuota taksi online dinilai berpotensi menjadi lahan korupsi baru. Sebab, kewenangan menjatah tersebut hanya diserahkan ke kepala daerah.
"Untuk lingkup kota atau kabupaten wewenang ada di bupati atau walikota. Lingkup provinsi ada di gubernur dan wewenang nasional di Kementerian Perhubungan. Kerap menjadi praktik korupsi, sehingga memunculkan biaya tinggi (hight cost) dan akhirnya menjadi beban konsumen," kata Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Jakarta, kemarin.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
-
Mengapa transportasi online bisa menjadi pilihan yang lebih hemat? Banyak penyedia transportasi online yang menawarkan promo dan ada pula promo ketika Anda menggunakan metode pembayaran tertentu. Dengan tarif yang lebih murah, Anda pun bisa berhemat dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
Dia mencontohkan, beberapa waku lalu, ada kepala daerah meminta jatah satu mobil sebagai syarat penerbitan izin operasi 20 taksi. Adapula kepala daerah yang minta imbalan senilai Rp 10 juta per taksi.
"Padahal armada yang diijinkan mencapai ratusan unit jumlahnya. Berapa miliar yang harus disetor investor taksi kepada kepala daerah tersebut?"
Untuk mencegah itu, pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia tersebut mendorong agar kewenangan menentukan kuota jangan diberikan kepada kepala daerah atau individu penyelenggara negara.
"Bisa diberikan pada Forum LLAJ yang dibentuk dari pusat hingga daerah," katanya. "Yang anggotanya terdiri unsur legislatif, akademisi, praktisi, lembaga konsumen, organda."
Adapun penentuan kuota bisa dilakukan lewat survei atau pemeringkatan rutin.
Pembatasan kuota taksi online merupakan salah satu poin penting termaktub dalam revisi Permenhub Nomor 32/2016. Kewenangan menentukan besaran kuota berada di tangan kepala daerah.
Baca juga:
Menengok rencana pembatasan jumlah ojek online dan wilayah operasi
Juli 2017, tarif taksi online lebih mahal dibanding konvensional
Cerita lucu mobil digebrak dikira taksi online, padahal jemput pacar
Sopir taksi online tak punya SIM A Umum akan ditilang
Setelah taksi, pemerintah akan segera batasi jumlah ojek online
Kemenhub: Kini ada angkot pakai AC & Wi-Fi untuk saingi taksi online