Laporan Keuangan KKP 2019 Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP ini merupakan pertama bagi Edhy Prabowo sejak memimpin KKP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2019. Opini WTP ini merupakan pertama bagi Edhy Prabowo sejak memimpin KKP.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KKP yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan. Terima kasih juga untuk BPK atas bimbingan dan arahan kepada jajaran kami," ujar Menteri Edhy dalam siaran persnya, Kamis (23/7).
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
-
Kenapa KPK memeriksa Eddy Hiariej? Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
-
Kapan Eddy Hiariej diperiksa oleh KPK? Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang Prabowo maksud dengan 'emak-emak'? Prabowo Curhat 'Keok' di Tangan Emak-Emak, Peluk Cium Anak-Anak Capres Prabowo Subianto menghadiri acara Jaringan Islam Indonesia di Palembang, Selasa (9/1). Usai berpidato, Prabowo menyempatkan diri menggendong dan mencium dua anak kecil. Prabowo juga berkelakar agar ibu-ibu ketika bersalaman, jangan terlalu keras.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Edhy menargetkan KKP akan kembali mendapat opini serupa di tahun depan. Untuk mempertahankan opini WTP ini, dirinya lantas meminta jajarannya terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan KKP dan segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.
"Kerjasama yang baik perlu digali. Tahun ini dan tahun depan WTP kembali," imbuhnya.
Selain itu, pihaknya sangat terbuka dengan koreksi dari BPK. "Apabila ada yang tidak benar, segera kami dikoreksi bu, jangan ragu. Rumah KKP sangat terbuka bagi semua anggota KKP yang melihatnya. Inilah prinsip keterbukaan yang kami pegang," urainya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, memberikan apresiasi karena KKP berhasil mempertahankan opini WTP, setelah tahun 2016 dan 2017 mendapat disclaimer.
"BPK memberikan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas, belanja, persediaan, dan aset tetap," ungkap Isma.
Isma berharap adanya inovasi teknologi dalam pengelolaan anggaran di KKP. Sebab, pemeriksaan BPK di masa mendatang akan banyak memanfaatkan teknologi informasi, khususnya pada masa pandemi.
Baca juga:
Kronologi Penangkapan Dua Kapal Pencuri Ikan di Natuna
Menteri Edhy Klaim Penggunaan Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang
Nelayan di Lampung Timur Dukung Pencabutan Aturan Larangan Penggunaan Cantrang
Kasus Pengadaan Mesin Kapal 2016 di KKP, Kejagung Panggil Ketua E-Katalog
Aksi Damai Kiara di Depan Gedung KKP
Nelayan Banyuwangi Dukung Menteri Edhy Cabut Aturan Larangan Tangkap Benih Lobster