Lembaga Pengelola Investasi Kunci Pembangunan Indonesia Bebas Ketergantungan Utang
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona. Namun, kali ini pemerintah ingin menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan dari utang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona. Namun, kali ini pemerintah ingin menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan dari utang.
"Kita ingin menyinambungkan proyek-proyek nasional terus dibangun. Terlepas kondisi Covid saat ini, tapi tidak dengan utang, malah di support melalui modal. Nah, ini kita berharap pengembangan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan bantuan modal," ujar Menteri Erick, Kamis (25/2).
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana uang berperan dalam penimbunan kekayaan? Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Bagaimana family office dapat menjadi tempat pencucian uang? Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cucian uang. Jadi, mereka sekarang lebih ketat.
-
Mengapa 'uang perahu' dilarang? Tindakan pemberian uang perahu merupakan hal yang dilarang oleh Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Karena merupakan tindakan politik uang yang merusak demokrasi dan menciptakan kondisi politik tidak sehat.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nantinya dalam pembangunan proyek nasional, INA akan bekerja sama dengan investor asing.
Dia meyakini, masih banyak investor-investor yang bersedia menanamkan dananya di Indonesia. Sebab, para investor memiliki rasa percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat.
"INA sendiri berpartner dengan banyak negara yang percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas project yang ada di INA ada tiga, infrastruktur, tol, airport dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN," tandasnya.
Utang Pemerintah Sentuh Rp 6.074 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun per akhir Desember 2020. Secara nominal, utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan utang masih bakal terjadi seiring melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Meski begitu pelebaran defisit merupakan langkah normal di saat resesi.
"Wajar ketika belanja naik drastis, penerimaan negara turun drastis, kalau dicombine, hasilnya, ya, defisit APBN melebar. Dan defisit melebar ini suatu keniscayaan. Justru saya lebih khawatir defisitnya dikencengin, tidak boleh melebar, dan akhirnya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Itu justru bahaya," jelas Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.
Piter melanjutkan, jika pemerintah tidak melebarkan kontraksi ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam. Dampaknya, lanjutnya, pengangguran akan semakin besar, begitu juga dengan kemiskinan. Lebih parah lagi, jika pemerintah memaksa 'menjaga' defisit APBN agar tidak melebar, Indonesia bisa dipastikan jatuh ke jurang krisis yang lebih dalam.
(mdk/bim)