Mal Tutup Selama PPKM Darurat, Pengusaha Mengeluh Tetap Ditagih Pajak
Ketua Umum, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan penutupan sementara mal membuat pusat perbelanjaan semakin terpuruk. Apalagi, selama penutupan pihaknya mengaku tetap ditagih berbagai pungutan dan pajak.
Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali mall ditutup sementara. Sehingga terhitung mulai 3 - 20 Juli 2021, mall tidak akan beroperasi.
Ketua Umum, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan penutupan sementara mal membuat pusat perbelanjaan semakin terpuruk. Apalagi, selama penutupan pihaknya mengaku tetap ditagih berbagai pungutan dan pajak.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa Pak Warnoto? Saat ditemui, Pak Warnoto baru pulang dari ladangnya.
-
Apa yang ditawarkan oleh Giri Tirta Kahuripan di Purwakarta? Giri Tirta Kahuripan adalah sebuah resort yang terkenal dengan kolam renang skypool-nya yang menawarkan pemandangan alam Purwakarta dari ketinggian. Resort ini juga menyediakan berbagai wahana permainan seperti water slide, futsal, flying fox, kendaraan ATV, agrowisata manggis, dan sepeda air.
-
Apa yang dijual di warung Bu Ratmini dan Pak Wiarji? Pak Wiarji bercerita, di warung itu ia dan istrinya menjual aneka makanan dan minuman. Namun tak semua makanan bisa mereka hidangkan. Bu Ratmini mengaku sudah tidak bisa lagi memasak gorengan karena keterbatasan fisik yang ia miliki.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
"Diminta tutup tapi tetap ditagih berbagai pungutan dan pajak / retribusi," ungkap Alphonzus kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat, (2/7).
Pengelola pusat perbelanjaan juga tetap harus membayar sejumlah tagihan di tengah tidak adanya pemasukan. Misalnya tagihan listrik karena ada ketentuan pemakaian minimum.
"Listrik, meskipun tidak ada pemakaian sekalipun namun harus tetap membayar tagihan dikarenakan pemerintah memberlakukan ketentuan pemakaian minimum," kata dia.
Begitu juga dengan gas. Meskipun tidak ada pemakaian namun harus tetap membayar tagihan karena pemerintah memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Pun dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetap harus dibayarkan.
"Pemerintah tetap mengharuskan untuk membayar penuh meski pemerintah yang meminta untuk tutup," kata dia.
Pajak reklame juga tetap harus dibayarkan. Bahkan pembayarannya harus penuh. Lainnya seperti royalti, retribusi perizinan dan sebagainya juga tetap menjadi pengeluaran yang harus dibayarkan pengelola pusat perbelanjaan.
Baca juga:
PPKM Darurat, Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos
INFOGRAFIS: Panduan Lengkap saat PPKM Darurat Berlaku
Pemerintah akan Alokasikan Bansos Tunai Rp6,1 T Selama PPKM Darurat
Ada PPKM Darurat, Stimulus Listrik Golongan 450 dan 900 VA akan Diperpanjang
Di Forum Internasional, Sri Mulyani Jelaskan Kebijakan PPKM Darurat
KY Bingung Status Peradilan dan Hukum dalam PPKM Darurat