Masih Amankah Posisi Utang Pemerintah Saat ini yang Capai Rp4.570 Triliun?
Kementerian Keuangan memastikan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih terbilang aman. Di mana posisi utang RI pada semester I-2019 tercatat sudah mencapai Rp4.570 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, maksimum utang pemerintah yakni 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kementerian Keuangan memastikan posisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih terbilang aman. Di mana posisi utang RI pada semester I-2019 tercatat sudah mencapai Rp4.570 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman, mengatakan posisi utang saat ini masih jauh di bawah batas aman. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, maksimum utang pemerintah yakni 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara posisi saat ini masih berada di bawah 30 persen dari PDB
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap para pelaku usaha tempe dan tahu? Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
"Kalau ukuran amannya kan bukan minimal tapi PDB. Saat ini angkanya di kisaran 29,7 persen (dari PDB) itu masih aman. Pendanaan keuangan negara itu kan 60 persen," jelasnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/8).
Luky menekankan, besaran posisi utang saat ini bukan menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana pemerintah dapat menjaga posisi utang ke depan di bawah batas maksimum tersebut.
"Kalau 4.000 triliun dibandingkan dengan Sri Lanka besar sekali dibandingkan dengan Amerika oh kecil sekali. Makanya kita dibandingkan lewat PDB. Batas PDB. Jadi jauh aman sekali," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Juni atau semester I-2019 sebesar Rp4.570 triliun. Utang tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp785 triliun dan penerbitan surat utang negara sebesar Rp3.784 triliun.
Posisi utang pemerintah sebesar Rp4.570 triliun tersebut turun dari posisi Mei 2019 yang mencapai Rp4.571 triliun. Rasio utang juga menunjukkan penurunan sebanyak 0,22 dari 29,72 persen pada akhir Mei 2019 menjadi 29,50 persen pada akhir Juni 2019.
Angka tersebut membuktikan bahwa utang pemerintah telah dikelola dengan aman. Di mana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 0,84 persen yang masih jauh berada di bawah batas aman 3 persen. Serta, realisasi rasio posisi utang sebesar 29,72 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen.
Baca juga:
Tak Bayar Utang, Lapindo Brantas Dapat Surat Tagihan dari Kemenkeu
OJK Minta Perbankan Siapkan Rencana Restrukturisasi Utang Anak Usaha Duniatex
Bebaskan RI dari Utang Asing, Pemerintah Ajak Masyarakat Gemar Menabung
Dapat Suntikan Dana Rp28,04 T dari Softbank, Grab Bakal Bangun Markas di Jakarta
BI Sebut Penerbitan Panda Bond Bisa Tambah Cadangan Devisa
Alasan BI Mengapa Indonesia Belum Bisa Bebas dari Utang Asing
4 Negara Pemberi Pinjaman ke Indonesia, Ternyata juga Punya Utang Menumpuk