Masyarakat Bakal Jadi Korban Jika APBN Jamin Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak surut membuat kegaduhan saat biaya pengerjaannya terus membengkak. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak dapat mendapatkan hasil memuaskan saat bernegosiasi.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak surut membuat kegaduhan saat biaya pengerjaannya terus membengkak. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak dapat mendapatkan hasil memuaskan saat bernegosiasi.
Luhut bernegosiasi agar bunga utang yang digunakan untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung, turun dari 4 persen menjadi 2 persen atau Rp18 triliun. Sehingga, anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.
-
Mengapa pembangunan jalur kereta api di Aceh memakan waktu yang cukup lama? Pembangunannya tidak berjalan mulus dan memakan waktu yang cukup lama lantaran kondisi keamanan yang masih sangat rawan.
-
Mengapa pembangunan infrastruktur di Kutai Timur perlu dipercepat? Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Dimana lokasi pembangunan Depo Tegalluar untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Markas Besar Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pembangunan Depo Tegalluar yang menjadi markas Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah mencapai 83,70 persen.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dianggap menguntungkan? Guru Besar Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Kunto Santoso, mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dinilai sangat menguntungkan karena akan menghidupkan ekonomi di daerah sekitarnya, mengangkut hasil perkebunan, dan juga menghidupkan sektor pariwisata.
China pun meminta agar APBN dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang. Permintaan ini tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, akan sangat fatal jika APBN dijadikan sebagai jaminan untuk membayar utang. Sebab, dampak APBN menjadi jaminan utang adalah pemangkasan anggaran yang sedianya diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dampaknya pasti akan ada pemangkasan atau penyesuaian alokasi pada anggaran program, kegiatan. Khawatirnya pemangkasan anggaran untuk masyarakat," kata Hadi kepada merdeka.com, Kamis (13/4).
Lagipula, menurut Hadi, selama ini APBN sudah berkontribusi terhadap pembiayaan kereta cepat Jakarta - Bandung melalui penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.
Adanya PMN untuk kereta cepat Jakarta - Bandung saja menurut Hadi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berkomitmen yang sebelumnya menyatakan tidak menggunakan APBN dalam proyek ini.
Sebagaimana diketahui, PMN kepada PT KAI untuk proyek kereta cepat ini tertuang dalam Perpres Nomor 93 tahun 2021 sebagai perubahan dari Perpres 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta - Bandung.
"Khawatirnya jika pemerintah mengamini permintaan China (APBN sebagai jaminan utang) maka negara-negara pemberi utang lainnya akan melakukan hal yang sama," tutupnya.
Permintaan China
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru dia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Menko Luhut dikutip pada Rabu (12/4).
Namun, jika China tetap menginginkan APBN sebagai penjaminan, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berkat peringatan Luhut, akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.
"Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," ujarnya.
Di samping itu, kata Luhut, China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen ke angka 3,4 persen. Maka pihaknya akan melobi kembali suku bunga atau interest rate pinjaman agar lebih rendah lagi.
"Kalau bunga kita berharap, kemarin dia sudah mau di bawah 4 persen , tapi kita masih lebih rendah lagi, overrun yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kita mau lebih rendah lagi," kata Luhut.
(mdk/azz)