Masyarakat masih gandrungi pembayaran uang tunai
BI bersama perbankan nasional tengah menggalakkan less cash society atau meminimalisir penggunaan uang tunai.
Bank Indonesia (BI) bersama perbankan nasional tengah menggalakkan less cash society atau meminimalisir penggunaan uang tunai. Hal ini lantaran membawa uang tunai dinilai lebih berisiko ketimbang penggunaan kartu.
Sayangnya, masyarakat Indonesia masih lebih memilih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi ketimbang menggunakan kartu, meski otoritas sistem pembayaran telah melegalkan berbagai macam kartu untuk bertransaksi yakni Kartu ATM-Debit, Kartu Kredit dan uang elektronik (e-money).
Salah satu pengunjung pusat perbelanjaan di Bekasi Ice (35) mengaku masih lebih menyukai bertransaksi menggunakan uang tunai ketimbang menggunakan kartu pembayaran. "Belum berminat saja. Kartu ATM punya, cuma satu untuk keperluan kerja saja," kata Ice kepada merdeka.com, Jumat (18/4).
Senada dengan Ice, Nia (20) mengaku masih lebih menyukai bertransaksi secara tunai meski Nia pernah mengalami kehilangan uang tunai hingga Rp 450.000. "Pilihannya lebih praktis, sudah biasa pakai cash. Pernah hilang Rp 450.000, sayang lah hilang tapi bikin ATM itu males, terus kalau butuh uang harus cari-cari ATM dulu," ungkap Nia.
Ria (20) mengaku belum tertarik beralih menggunakan kartu sebagai alat pembayaran meski banyak promo-promo menarik ditawarkan saat berbelanja menggunakan kartu. "Ngga tertarik," singkat Ria.
Untuk meningkatkan penggunaan kartu pembayaran, beberapa gerai ritel telah bekerja sama dengan penerbit kartu dalam menyediakan berbagai promo menggunakan kartu.
Assistant Store Manager Matahari Departement Store Metropolitan Mall Bekasi, Turbo Arizona, mengaku gerainya telah bekerja sama dengan beberapa bank, antara lain BCA, BNI, Bank Mandiri dan Standard Chartered dalam memberikan promo-promo menarik menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh bank-bank tersebut.
"Standard chartered, tahun lalu. BNI, Mandiri, BCA. Ada juga Kartuku. Ada promo kalau menggunakan kartu," tuturnya.
Namun, Turbo mengaku pengunjung yang berbelanja di gerainya masih lebih banyak bertransaksi menggunakan uang tunai ketimbang kartu. "Masih banyak yang bayar tunai dibandingkan pakai kartu," kata Turbo.
Meski demikian, ada pengunjung lain yang sudah lebih memilih melakukan pembayaran menggunakan kartu, utamanya kartu ATM-Debit. Alun (40) mengaku membayar dengan menggunakan ATM-Debit relatif lebih praktis ketimbang menggunakan uang tunai.
"Lebih praktis kalau bayar pakai debit. Makin banyak (gerai) yang tertima debit lebih bagus. Saya juga beli bensin pakai debit, kadang dapat diskon juga," tutur Alun.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melihat tren penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) terus meningkat. APMK terdiri dari kartu ATM, ATM-Debit, dan Kartu Kredit.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Rosmaya Hadi mengatakan, penggunaan APMK sudah tidak asing lagi di masyarakat.
"Melihat tren dari pilihan cara bertransaksi, saat ini bisa dibilanh alat pembayaran menggunakan kartu menjadi salah satu favorit para konsumen. Tidak perlu repot bawa uang tunai, banyak promo-promo menarik," kata Rosmasya di Makassar, Sabtu (12/4).
Menurut data Bank Indonesia, hingga akhir 2013, jumlah APMK tercatat sebanyak 104.553.973 atau meningkat dari tahun 2012 yang sebanyak 92.569.720. Sedangkan volume transaksi APMK sepanjang 2013 mencapai 3.749.307.179 dengan rata-rata harian mencapai 10.272.074. Angka ini meningkat dari volume transaksi sepanjang 2012 yakni 3.045.688.161 dengan rata-rata harian mencapai 8.321.552.
Untuk nominal transaksi, BI mendapati angka yang fantastis. Sepanjang tahun 2013, nominal transaksi APMK mencapai lebih dari Rp 4.020 triliun dengan rata-rata nominal transaksi harian mencapai lebih dari Rp 11,01 triliun. Angka ini meningkat dari nominal transaksi di tahun 2012 yang sudah mencapai angka lebih dari Rp 3.266 triliun dengan nominal transaksi harian mencapai lebih dari Rp 8,92 triliun.
Sementara untuk tahun berjalan di 2014 ini, mulai Januari hingga Maret 2014, BI mencatat jumlah kartu sudah bertambah menjadi 107.762.159. Untuk volume transaksi selama 3 bulan pertama 2014 mencapai 994.433.045 dengan nominal transaksi sudah mencapai lebih dari Rp 1.075 triliun.
Baca juga:
Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun
BI ingatkan perbankan awasi penggunaan jasa debt collector
Sektor ekonomi pengguna utang luar negeri Indonesia Rp 3107 T
Utang luar negeri Indonesia konsisten naik, tembus Rp 3107 T
BI pelototi transaksi uang elektronik perusahaan milik CT
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.