Mediator jadi kunci selesaikan perselisihan industrial
Kementerian Ketenagakerjaan pun ingin mediator hubungan industrial bekerja lebih ekstra lagi.
Berbagai tuntutan hak-hak pekerja seperti perlindungan dan kesejahteraan, persoalan PHK, jaminan sosial, hingga kenaikan upah harus siap diselesaikan pemerintah. Bahkan, penyelesaian perselisihan ini, mengalami jalan buntu di meja perundingan, antara pekerja dengan pengusaha. Akibatnya, banyak sengketa hubungan industrial berujung pada aksi unjuk rasa.
Pemerintah berkepentingan menjaga iklim industrial agar tetap kondusif. Tetapi, saat perundingan tidak mencapai kesepakatan, aksi unjuk rasa menjadi pilihan pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan pun ingin mediator hubungan industrial bekerja lebih ekstra lagi. Mediator sebagai dituntut lebih proaktif menangani unjuk rasa tanpa menunggu pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja setempat maupun surat tugas dari pimpinan.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang mengatakan, mediator Hubungan Industrial (HI) harus prihatin dengan banyaknya unjuk rasa akhir-akhir ini. Unjuk rasa itu berarti tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
"Di sinilah sikap proaktif mediator HI mengambil peranan penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis," katanya baru-baru ini.
Kementerian ingin, semua mediator hubungan industrial (HI), bertekad mencapai hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
-
Apa yang sedang dimatangkan oleh Kemnaker? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan PMI antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
-
Mengapa Kemnaker mendapatkan Merdeka Awards 2023? Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Merdeka Awards 2023, atas berbagai terobosan dalam program Inovatif untuk Negeri.
-
Kapan Kemnaker mendapatkan Merdeka Awards 2023? Penghargaan Merdeka Awards diterima langsung oleh Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (3/8/2023).
-
Apa yang diharapkan Kemnaker dari BPVP Belitung? “Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat," ucap Sekjen Anwar.
-
Apa yang terus didorong oleh Kemnaker kepada para pengusaha? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaannya.
-
Siapa yang menerima penghargaan Merdeka Awards 2023 untuk Kemnaker? Penghargaan Merdeka Awards diterima langsung oleh Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (3/8/2023).
Banyak kejadian, pemicu sengketa ketenagakerjaan biasanya sering berawal dari perbedaan tafsir atas regulasi antara kalangan pekerja dan pengusaha.
Misalnya, kalangan buruh tentu melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, sementara pengusaha melihatnya sebagai salah satu biaya produksi.
Untuk itu, perlu pemahaman utuh bersama mengenai sistem pengupahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan beserta turunannya.
Pemerintah termasuk mediator dituntut peran aktifnya untuk melayani, mengawasi, dan menindak pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, penting bagi Setditjen PHI dan Jamsos melalui Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, memasifkan program Bimbingan Teknis sistem pelaporan bidang hubungan industrial dan Jamsos di semua tingkat regional.
Meningkatkan kapasitas Mediator, regional wilayah barat beberapa waktu lalu bertempat di Yogyakarta, melaksanakan kegiatan Bimtek diikuti 50 orang peserta yang terdiri dari Petugas Penyusun Laporan dari Bidang HI dan Jamsos dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dari 17 Provinsi, serta petugas penyusun laporan dari Satker Pusat.