Megawati Soroti Biaya Makan Bergizi Gratis Rp10.000 per Porsi, Kepala Bapanas: Itu Cukup dan Sudah Dihitung
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP tersebut.
Baru- baru ini, Megawati Soekarnoputri menyoroti biaya atau anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi. Menurutnya, anggaran tersebut tak masuk akal lantaran harga bahan-bahan saat ini mengalami kenaikan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP tersebut.
- Megawati Kritik Makan Bergizi Gratis Rp10.000 Per Porsi: Eh Mas Bowo, Kalau Denger Ini Tolong Dihitung Lagi
- Megawati Dukung Program Makan Bergizi Gratis: Saya Setuju, Beneran
- Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Habiskan Anggaran Rp800 M Per Hari
- Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025, Hubungan Prabowo Jokowi Tetap Mesra
Ia menilai meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan makanan bergizi terbaik untuk masyarakat.
"Bu Mega pastinya ingin makanan yang diberikan itu sesuai," ujar Arif dalam keterangannya pada Jumat (13/12).
Arief juga menjelaskan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi sebenarnya itu cukup dan telah dihitung dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Terlebih dengan adanya perbedaan harga bahan pangan yang menyesuaikan tempat pembelian, volume, dan cara distribusi.
"Misal belinya di supermarket sama belinya di pasar tradisional akan berbeda. Kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah. Jadi, kondisi-kondisi ini Itu adalah variable yang memang harus dihitung," jelasnya.
Contoh Diberikan
Sebagai contoh, harga telur ayam di supermarket Rp30.000, tapi di peternak bisa Rp22.000-Rp24.000 per kilo dan isinya sekitar 16 butir. Jadi, apabila dibagi, satu butir telur harganya sekitar Rp2.000.
Arief menekankan bahwa angka Rp10.000 atau Rp15.000 hanya mencakup biaya makanannya saja. Biaya lain-lain seperti fasilitas dapur, transportasi, dan pelayanan, dihitung secara terpisah.
Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak menjadikan hal ini sebagai polemik.
"Jangan menjadi polemik karena niatnya semua baik. Jangan dibentur-benturkan. Kalau ada masukan seperti itu, artinya sangat baik karena ingin memberikan yang lebih baik. Jadi, kita semua harus berkontribusi," pungkasnya.
Reporter Magang: Thalita Dewanty