Menaker Ida: Penetapan UMP 2022 akan Ikuti Pedoman UU Cipta Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) bakal mengikuti pedoman UU Cipta Kerja. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) bakal mengikuti pedoman UU Cipta Kerja. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
"Upah minimum 2022 akan ditetapkan dengan pedoman UU Cipta Kerja, sekarang dalam proses penyusunan aturan pelaksanaannya," ujar Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11).
-
Apa upaya yang dilakukan Kemnaker untuk melindungi tenaga kerja di sektor UMKM? Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Sosialisasi Penerapan Ergonomi dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja UMKM pada Sabtu (19/8/2023) di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata program aksi kepedulian Pemerintah terhadap tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.
-
Di mana permasalahan tentang tenaga kerja terjadi? Susahnya cari Kerja di Indonesia Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Apa tugas utama Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendamping TKM Pemula? Sebagai pendamping TKM Pemula, TKS memiliki tugas penting sebagai motivator yang akan memotivasi TKM Pemula dalam mengembangkan kegiatan usaha. Selain itu lanjutnya, para TKS juga menjadi fasilitator yang akan memfasilitasi TKM Pemula dalam memperluas jejaring kemitraan, akses permodalan dan akses pemasaran.
-
Bagaimana Kemnaker ingin mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja? Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemnaker memiliki kebijakan link and match ketenagakerjaan, yang meliputi : Pengembangan sistem integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan; Penguatan kelembagaan dan pengembangan ekosistem pasar kerja; pengembangan pasar kerja inklusif; Penguatan SDM pelatihan, sertifikasi, dan penempatan dalam melakukan integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan; Penguatan norma, standar, dan prosedur yang mendukung integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Lalu, digitalisasi pelayanan pasar kerja; dan Pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder.
-
Kenapa kerja sama antara Kemnaker dan Kadin dianggap penting? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
-
Apa isi dari Ikrar Sumpah Pemuda? Adapun Isi ikrar Sumpah Pemuda yaitu: 1. Ikrar Pertama "Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia" 2. Ikrar Kedua "Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia" 3. Ikrar Ketiga "Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".
Kendati untuk tahun depan, upah minimum akan ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dalam surat tersebut, Menaker telah mengamanatkan kepada para kepala daerah untuk tidak menaikkan UMP 2021. "Kami mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur untuk upah minimum 2022 setelah melihat kondisi perekonomian Indonesia," jelasnya.
Ida juga menjelaskan, tercatat ada 27 provinsi yang telah menetapkan UMP 2021 dengan nilai yang sama seperti tahun ini. "Enam provinsi UMP 2021-nya lebih tinggi dari 2020 dan satu provinsi belum menetapkan UMP 2021 yaitu Gorontalo," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis Sebesar Rp8 Juta
Rencana Kementerian Perekonomian Atur Skema Upah Pekerja Per Jam
Inilah UMK 3 Wilayah di Jawa Barat yang Kalahkan Jakarta
Ridwan Kamil Tolak Penuhi Tuntutan Buruh Terkait SK UMK 2020
Kepgub Ditetapkan Ridwan Kamil, Ini Daftar Besaran UMK 2020 di Jabar
Buruh Depok Minta Ridwan Kamil Revisi SK Upah Minimum