Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama Industri Mobil Listrik di Indonesia
Zulhas menyebut, RI memiliki sumber daya mineral cukup besar yang mampu beri kontribusi besar terhadap pertumbuhan kendaraan listrik domestik hingga global.
Industri kendaraan listrik di Tanah Air berpotensi mengalami pertumbuhan yang pesat ke depan.
- Gara-Gara Mobil Listrik 5,5 Juta Orang di Jepang Bakal Kehilangan Pekerjaan, Bagaimana dengan Indonesia?
- Sudah DIsubsidi, Minat Masyarakat Indonesia Beli Sepeda Motor dan Mobil Listrik Masih Rendah
- Tak Ada Pasar Mobil Listik Bekas Jadi Tantangan Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia
- Peneliti Jepang Temukan Cadangan Mineral 230 Juta Ton di Dasar Laut, Sumber Utama untuk Baterai Kendaraan Listrik
Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama Industri Mobil Listrik di Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengajak Pemerintah Jepang untuk memperkuat kerja sama industri mobil listrik di Indonesia.
Mengingat, industri kendaraan listrik di Tanah Air berpotensi mengalami pertumbuhan yang pesat ke depan.
"Indonesia mengundang Jepang untuk meningkatkan kerja sama industri otomotif mobil listrik di Indonesia," kata Zulhas usai melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Parlemen untuk Urusan Luar Negeri Jepang, Komura Masahiro di forum APEC 2024, Peru, dikutip Senin (20/5).
Dia menyebut, Indonesia memiliki sumber daya mineral cukup besar yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan kendaraan listrik domestik hingga global.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan pertemuan bilateral yang dilakukan bukan hanya bersama Jepang saja.
Namun, Kemendag juga gencar melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara untuk memperkuat kerja sama di sejumlah sektor.
"Apalagi APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkaran samudera pasifik," bebernya.
Secara umum, diskusi APEC membahas upaya fasilitasi perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang liberal, inklusif dan berkelanjutan.
Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding). Namun, seringkali bersifat politis.
Adapun anggota ekonomi APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chili, RRT, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
"Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik," tegasnya.