Mendes Sebut Sertifikasi Halal untuk UMKM Digratiskan Lewat UU Cipta Kerja
Undang-undang Cipta Kerja menjamin pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk pangan bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Hal ini termaktub pada pasal 48 UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu.
Undang-undang Cipta Kerja menjamin pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk pangan bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Hal ini termaktub pada pasal 44 UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu.
"Di pasal 44 sertifikasi untuk UMK digratiskan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (8/10).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Penggratisan biaya sertifikasi ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah. Nantinya, biaya sertifikasi halal akan dibebankan kepada pemerintah.
"Produk makanan yang butuh sertifikasi halal tidak lagi dipungut biaya karena di tanggung pemerintah," kata Halim.
Selain itu, pemerintah juga menjamin pendaftaran usaha UMKM digratiskan oleh pemerintah. Pelaku usaha UMKM tidak perlu lagi mengurus izin namun hanya perlu mendaftarkan unit usahanya saja.
"Pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran tidak harus ada perizinan. Ini akan memicu pertumbuhan UMKM karena tidak dibebani dengan perizinan," kata dia.
Banyak Kemudahan untuk UMKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut positif pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya, itu akan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menguasai 99 persen kegiatan ekonomi di Indonesia.
Teten mengatakan, peresmian RUU Cipta Kerja memang coba menjawab berbagai persoalan utama yang dialami pelaku koperasi dan UMKM.
"Misalnya akses kepada pembiayaan, akses kepada pasar, akses kepada perizinan yang mudah, juga terhadap pengembangan usaha, termasuk juga supply chain," kata dia dalam sesi webinar, Kamis (8/10).
Pemerintah disebutnya coba mempermudah berbagai hambatan perizinan lewat UU Cipta Kerja. Dia mengambil contoh proses UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal yang terbilang cukup berat. "Itu sekarang kita gratiskan, jadi pemerintah sudah menanggung usaha kecil," sambung dia.
Selain itu, Teten juga menyoroti berbagai masalah yang kerap menimpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). UU Cipta Kerja dianggap mampu bantu menyelesaikan problem tersebut.
(mdk/azz)