Menengok dampak positif aturan Gerbang Pembayaran Nasional
NPG akan membawa dampak positif di masyarakat karena selama ini juga sudah banyak transaksi elektronik yang digunakan seperti mobile banking, internet banking dan lainnya termasuk jenis payment.
Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pelaksanaan National Payment Gateway (NPG) atau gerbang pembayaran nasional. PBI ini dikeluarkan guna mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.
Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC), Eric Sugandi menjelaskan, NPG akan membawa dampak positif di masyarakat karena selama ini juga sudah banyak transaksi elektronik yang digunakan seperti mobile banking, internet banking dan lainnya termasuk jenis payment.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
"Saya lihat ini sesuatu yang positif. Jadi kalau misalnya kita bayar-bayar pakai kartu kredit atau beli barang, transfer uang secara online, itu seperti jalan sendiri-sendiri dan perlu ada aturannya sendiri memang. Dan saya lihat dengan adanya NPG itu merupakan sesuatu yang baik dan akan jadi pengawasan dari BI dan OJK, mereka akan masuk kesana," kata Eric di Jakarta, Senin (17/7).
Dalam pandangan Eric, keamanan konsumen dalam bertransaksi dengan NPG akan terjamin dan akan mendorong transaksi elektronik, karena pada dasarnya dengan NPG ini pasti ada yang difasilitasi.
"Selain difasilitasi, akan ada lembaga yang dibentuk, pertama lembaga standarnya, kemudian lembaga switching yang menyediakan infrastrukturnya dan lembaga service yang menyediakan layanannya," katanya.
Namun demikian, memang butuh waktu untuk pemaksimalan NPG dan pelaksanaannya harus diawasi dengan baik. Terlebih lagi, edukasi ke masyarakat harus digalakkan agar bisa menjangkau masyarakat yang di desa. Eric menilai, di sana peran OJK harus maksimal.
"Sosialisasi perlu oleh otoritas terkait, bank-bank juga akan sosialisasi ke nasabahnya. BI dan OJK bisa adakan acara di kota-kota untuk sosialisasi. Tapi buat mereka yang masyarakat menengah ke bawah pun mereka akan mengikuti karena bangsa kita itu lumayan cukup cepat mengikuti perkembangan teknologi," imbuhnya.
Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta optimis bahwa dengan terlaksananya NPG ini, akan membawa masyarakat ke kegiatan pembayaran yang lebih efisien karena tidak akan tergantung lagi dengan perusahaan asing sebagai broker.
"Sehingga perkembangan e-money dan lainnya ke depan akan lebih menguntungkan perekonomian domestik. Maka itu, kesiapan infrastrukturnya harus maksimal untuk mendapatkan trust dari masyarakat," ungkap Rangga.
Dia juga setuju bahwa edukasi ke masyarakat desa tentang pelaksanaan NPG menjadi penting lantaran masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak yang belum paham betul mengenai perbankan. Akses perbankan juga harus mudah agar setiap pelosok bisa menjangkau.
"Karena jika akses perbankan tidak ada, e-commerce tidak bisa dan edukasinya tentu juga tidak maksimal. Transaksi e-commerce pun juga harus mengembang volumenya agar provider NPG bida efisien dan memberikan pelayanan yang kredibel."
Informasi saja, BI merilis PBI NPG untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing.
Selain itu, PBI ini dikeluarkan dalam rangka membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.
Baca juga:
Triwulan II-2017, penjualan eceran tumbuh 5,1 persen
Neraca perdagangan RI Juni 2017 diperkirakan surplus USD 1,4 miliar
BI prediksi inflasi Juli 2017 capai 0,32 persen
Hingga 7 Juli 2017, kurs Rupiah menguat 0,52 persen
Ini alasan bos BI terbitkan aturan National Payment Gateaway