Mengaku surplus, 4 daerah ini menentang impor beras 500.000 ton

Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kebijakan mengimpor beras ditinjau ulang. Sebab, masuknya beras impor ke Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng, yang bersamaan dengan panen raya akan sangat merugikan para petani.

Dia mengklaim, provinsi Jawa Tengah sudah swasembada beras, sehingga dia merasa beras impor tersebut tidak perlu masuk ke provinsinya. "Kita dorong daerah di luar Jateng yang butuh, monggo saja untuk dipenuhi, tapi saran saya kalau Jateng sudah swasembada beras sehingga masih cukup, gak usahlah impor beras," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta Dinas Pertanian Provinsi Jateng memastikan daerah yang akan panen pada Februari dan Maret 2018 sebagai perhitungan stok cadangan beras. Setelah diketahui jumlah cadangan beras di Jateng, Bulog diminta langsung melakukan tindakan yang diperlukan, terutama di sentra-sentra yang mengalami kenaikan harga beras cukup fluktuatif.

Ganjar juga meminta Bulog menyediakan perangkat untuk mengeringkan gabah yang dibeli dari petani sehingga dari petani bisa dibeli dalam kondisi seperti yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian. Tak hanya itu, dia berharap agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama pihak kepolisian turun tangan mencegah adanya oknum yang memainkan harga beras.

"Ini mesti dihitung betul, kalau impor beras terjadi dan dua bulan lagi turun atau masuk ke tanah air. Saya khawatir masuknya impor beras pas panen rata sehingga harga beras nanti jatuh lagi, kita coba antisipasi berdasarkan pengalaman kemarin," jelasnya.

Gorontalo, Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan stok beras di gudang Bulog dan peninjauan ke pasar sentral Kota Gorontalo. Dari pantauan di gudang Bulog, stok beras yang tersedia sangat melimpah atau mencapai 2.750 ton. Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo hingga 3 bulan ke depan.

"Sehingga itu saya minta masyarakat dan pedagang tidak terpengaruh dengan isu-isu, jangan berspekulasi apalagi sampai melakukan penimbunan, stok beras kita banyak," tegas Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim.

"Bulog Gorontalo sudah melakukan operasi pasar hanya kurang lebih 5 ton, kalau harganya melonjak pasti kembali akan melakukan operasi pasar."

Sementara itu, kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady Mario menambahkan selain stok beras yang ada di gudang Bulog, secara keseluruhan stok beras di Gorontalo berlimpah. Puncak panen di Gorontalo ada pada bulan Desember 2017 dengan luasan panen mencapai 27.000 hektar.

"Dengan rata-rata produksi 4,8 ton, berarti ada 133 ton gabah yang setara dengan beras 79 ribu ton, sedangkan rata-rata kebutuhan kita perbulan hanya 10 ribu ton, berarti kita surplus," kata Muljady.

Untuk mengantisipasi gejolak pasar yang terpengaruh dengan isu kenaikan harga beras secara nasional, pihak Bulog Gorontalo sejak awal tahun 2018 sudah melakukan operasi pasar cadangan beras pemerintah.

Mataram, Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, merasa keberatan dengan rencana pemerintah yang akan mengimpor beras. Hal itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli mengatakan, Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat secara umum sejauh ini belum membutuhkan beras impor, sebab produksi beras di daerah ini sudah surplus.

"Produksi gabah kering giling di NTB sekitar 4 juta ton, sementara kebutuhan 800 ribu ton, selebihnya dikirim untuk memenuhi kebutuhan di luar daerah," kata Mutawalli.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah kota tidak setuju jika pemerintah berencana mengimpor beras, apalagi sebentar lagi masuk musim panen. Dikhawatirkan, impor beras justru akan mematikan usaha petani.

Sementara mengenai kenaikan harga beras, dia mencurigai adanya permainan orang-orang tertentu dikaitkan dengan rencana impor beras sehingga ikut-ikutan menaikkan harga. Hal itu akan menjadi atensi tim pengawasan pangan untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut agar masyarakat tidak dirugikan.

"Yang perlu diketahui masyarakat, stok beras di daerah ini mencukupi hingga masa panen tiba, dan harganya relatif stabil sesuai dengan jenis beras yang dibeli masyarakat yakni berkisar Rp 9.000 per kilogram hingga Rp 11.000 per kilogram," jelasnya.

Jawa Timur

Pemerintah Daerah Jawa Timur mengklaim masih memiliki cadangan 198.000 ton beras, sehingga tidak perlu beras impor di tahun ini. Bahkan Gubernur Soekarwo berani menjamin kondisi beras di Jawa Timur masih di level aman.

Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian panik karena adanya kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, pada akhir 2017, Jawa Timur menutup tahun dengan stok surplus 200.000 ton.

Untuk produksi di bulan Januari 2018, mencapai 295.000 ton dengan tingkat konsumsi 297.000 ton. Sementara di Februari nanti, masih kata Soekarwo, Jawa Timur akan panen lagi 990.000 ton dan Maret akan kembali panen 1,7 juta ton.

"Atau (Januari) minus 2.000 ton. Jadi terdapat (sisa jumlah) stok 198.000 ton," tegas Soekarwo.