Menhub Budi kaget ada ratusan pelabuhan ilegal di Sulteng
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku kaget dengan adanya ratusan pelabuhan ilegal di Sulawesi Tengah. Pelabuhan ilegal ini tak berizin dan sering dijadikan kegiatan pelabuhan umum. Pelabuhan-pelabuhan khusus itu beroperasi secara ilegal. Pelabuhan itu beraktivitas mengangkut bahan galian tambang C.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku kaget dengan adanya ratusan pelabuhan ilegal di Sulawesi Tengah. Pelabuhan ilegal ini tak berizin dan sering dijadikan kegiatan pelabuhan umum.
"Jumlahnya ratusan, di Teluk Palu ini saja ada sekitar 42 buah. Saya minta Dirjen Perhubungan Laut menyurati mereka besok, beri peringatan keras agar menghentikan kegiatan sebelum menyelesaikan aspek-aspek legalitas operasi mereka," ujarnya dikutip Antara, Selasa (9/5).
Dalam kunjungan ke Sulteng, Menhub didampingi Dirjen Perhubungan Laut Toni Budiono. Selama tiga jam, Menhub yang didampingi Wali Kota Palu Hidayat, Kadis Perhubungan Sulteng Abdul Haris Renggah dan Ketua Bappeda Sulteng Patta Tope, meninjau kegiatan di Pelabuhan Pantoloan Palu dan Bandara Mutiara Sis-Aldjufri Palu.
Menurut Budi, pelabuhan-pelabuhan khusus itu beroperasi secara ilegal. Pelabuhan-pelabuhan khusus itu, lanjutnya, beraktivitas mengangkut bahan tambang galian C, namun dalam operasionalnya, mereka melakukan praktik pelabuhan umum.
Kalau di daerah lain, jelas Budi, pelabuhan khusus itu memiliki izin operasi namun digunakan untuk kegiatan pelabuhan umum. Tapi di Sulteng ini, pelabuhan khususnya tidak berizin lalu digunakan pula untuk kegiatan pelabuhan umum.
"Ini pelanggaran serius karena terkait aspek-aspek vital seperti apsek ekonomi. Tidak bisa dihitung berapa besar potensi ekonomi yang di bawa keluar dari pelabuhan itu, dan pertumbuhan mereka bisa lebih tinggi dari pelabuhan-pelabuhan umum yang resmi," tuturnya.
Yang lebih bahaya lagi, tambahnya, kalau pelabuhan-pelabuhan itu digunakan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang seperti narkoba dan bahan peledak untuk bom ikan.
Budi mengimbau, setelah surat peringatan Dirjen Hubla turun, semua instansi terkait diminta datangi ke pelabuhan-pelabuhan itu untuk melakukan penertiban bekerja sama dengan Polda Sulteng.
"Kita tetap memberikan peluang kepada masyarakat agar usaha mereka jalan, tetapi mereka harus mematuhi ketentuan yang berlaku, karena dampak beroperasinya pelabuhan-pelabuhan khusus ilegal itu, daya ungkit ekonomis pelabuhan-pelabuhan resmi menjadi lemah," jelas Budi.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Toni Budiono mengatakan segera menerbitkan surat peringatan keras dan terakhir kepada pelabuhan-pelabuhan khusus itu agar menyelesaikan urusan perizinan sampai September 2017.
"Setelah itu, semua pelabuhan khusus yang tak memiliki izin atau memiliki izin namun melakukan kegiatan pelabuhan umum akan ditindak tegas sebagai pelanggaran pidana dan pelabuhannya ditutup," pungkasnya.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Surya Paloh mengenai jatah menteri di kabinet? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Baca juga:
Harga minyak naik usai OPEC sepakat perpanjang pemangkasan produksi
Harga emas turun Rp 1.000 ke posisi Rp 580.000 per gram
Meski ekonomi membaik, ketidakamanan kerja di Asean dinilai naik
5 Jurus baru pemerintah agar harga barang tak mahal jelang Ramadan
Bos OJK: Bangun produktivitas jasa keuangan lewat karate
Jokowi sebut Indonesia punya 17.000 pulau yang butuh pelabuhan
Gandeng Kementan, Kemendag perketat impor bawang putih