Menhub Budi: Satgas OPP bekerja bagai detektif awasi praktik pungli
"Kita berikan kesempatan untuk Ad Hoc lakukan itu, silakan lewat situ (pemangkasan izin). Bisa saja mereka menyamar sebebas-bebasnya."
Kementerian Perhubungan telah membuat tim satuan tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) atau Tim Ad Hoc. Tim ini sendiri beranggotakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, nantinya tim Ad Hoc akan mempunyai tugas khusus yang tidak hanya mengawal pungli di Kementerian Perhubungan, tetapi juga menjadi mata-mata bak detektif untuk mengawasi potensi terjadinya kembali praktik pungli.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
"Kita berikan kesempatan untuk Ad Hoc lakukan itu, silakan lewat situ (pemangkasan izin). Bisa saja mereka menyamar sebebas-bebasnya," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).
Selain itu, tim Ad Hoc juga akan diberikan hak untuk merekomendasi perizinan yang perlu dirombak maupun dibinasakan. Rekomendasi ini baik secara administratif maupun lainnya.
"Penyelesaian izin saya berikan kesempatan kepada Ad Hoc untuk memberikan rekomendasi. Karena kedalaman perombakan itu kan saya belum tahu. Berikan rekomendasi, menerima laporan dari masyarakat mereka berangkat melakukan langkah-langkah," tuturnya.
Tim ini akan diberikan waktu selama 1 tahun untuk melakukan tugas khusus tersebut. Apabila sudah selesai, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi. "Banyak sekali, masih ada laporan. Tim akan bekerja satu tahun," pungkasnya.
Baca juga:
Menteri: Perizinan di Kemenhub sangat banyak, pusing saya melihatnya
Ini pesan Menhub Budi ke anak buah agar pungli tak terjadi lagi
Cegah pungli, Kemenhub optimalkan penggunaan CCTV
Kemenhub ajak pegawai berantas pungli lewat komitmen BISA
Cegah pungli, Kemenhub minta istri pegawai syukuri gaji suami