Menkeu jengkel banyak BUMN minta PMN tapi sumbangan pajak rendah
Menkeu jengkel banyak BUMN minta PMN tapi sumbangan pajak rendah. Bahkan, baru sedikit dari BUMN beserta petingginya yang mengikuti Tax Amnesty. Seperti diketahui, dari 701 WP BUMN yang terdaftar di Indonesia, baru 28 WP yang mengikuti Tax Amnesty. Sementara, total nilai tebusan yang terkumpul hanya Rp 13,01 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa kesal dengan data kepatuhan wajib pajak dari petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih rendah. Bahkan, baru sedikit dari BUMN beserta petingginya yang mengikuti Tax Amnesty.
Padahal, selama ini pemerintah telah memberikan banyak suntikan modal kepada BUMN di Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemberian tersebut tidak diseimbangkan dengan pembayaran pajak.
"Saya mulai jengkel karena ada yang salahkan direksi lama. Padahal, ada PMN lebih Rp 160 triliun dalam 2 tahun. Itu seharusnya bisa berikan 3 hingga 4 kali lipat kepada negara sehingga saya tidak masukkan ke dalam sumur yang bolong," kata Menteri Sri di Jakarta, Rabu (30/11).
Seperti diketahui, dari 701 WP BUMN yang terdaftar di Indonesia, baru 28 WP yang mengikuti Tax Amnesty. Sementara, total nilai tebusan yang terkumpul hanya Rp 13,01 miliar, dengan rata-rata tebusan Rp 464 juta.
Sedangkan, dari 1.387 wajib pajak Komisaris BUMN, baru 24 persen yang ikut Tax Amnesty dengan jumlah uang tebusan hanya Rp 111,2 miliar. Sedangkan, dari 1.543 wajib pajak Direksi BUMN, baru 20 persen yang ikut Tax Amnesty dengan jumlah uang tebusan mencapai Rp 44,5 miliar.
Dia menambahkan, pemerintah sebenarnya menaruh harapan bagi BUMN untuk mensosialisasikan program ini. Sayangnya, melihat rendahnya kepatuhan pajak BUMN beserta petingginya, Menteri Sri menjadi lebih pesimis.
Dengan demikian, dia berharap agar BUMN Indonesia bisa terus sehat, terutama dalam keuangannya, dan bisa ikut program Tax Amnesty. "Semoga BUMN selalu sehat. Karena kalau mereka sakit, BUMN akan datang ke saya dan minta PMN," imbuhnya.
Baca juga:
Menkeu sebut ada komisaris BUMN bayar tebusan Tax Amnesty Rp 120.000
Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Mesin siap digas lagi!
Menkeu Sri Mulyani: Baru 28 WP BUMN ikut Tax Amnesty, memalukan!
DPR: Gejolak politik tak pengaruhi program Tax Amnesty RI
Pemerintah minta pejabat BUMN ikut aktif sosialisasikan Tax Amnesty
Kegaduhan politik hambat usaha pemerintah sukseskan Tax Amnesty
Jokowi berkelakar siap ajari Donald Trump soal Tax Amnesty
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Siapa Paulus Pandjaitan? Paulus putra dari Menko Luhut ini ternyata mengikuti jejak ayahnya yang meniti karier di bidang kemiliteran. Siapa yang tak kenal Luhut Binsar Pandjaitan? Selain menjabat sebagai Menteri Menko Marves, ia juga memiliki karier mentereng di bidang kemiliteran. Anak sulungnya, Paulus Pandjaitan rupanya mengikuti jejak karier sang ayah.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.