Menkeu Sri Mulyani Dalami Kasus Dugaan Penggelapan Pajak Adaro

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pihaknya masih mencermati mengenai laporan adanya indikasi penghindaran bayar pajak besar lewat pemindahan laba ke anak usaha oleh PT Adaro Energi Tbk. Kementerian Keuangan akan melihat rekam jejak perusahaan tersebut.

2019-07-08 20:05:52

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pihaknya masih mencermati mengenai laporan adanya indikasi penghindaran bayar pajak besar lewat pemindahan laba ke anak usaha oleh PT Adaro Energi Tbk. Kementerian Keuangan akan melihat rekam jejak perusahaan tersebut.

"Ya kami mencermati apa yang ada di sana, selama ini kan kami juga memiliki track recordnya dari Adaro, jadi kalau ada data-data yang lain nanti akan dilihat oleh Direktorat Pajak ya," kata Menteri Sri Mulyani di Kantor DJP, Jakarta, Senin (8/7).

Saat ini untuk mengetahui rekam jejak suatu perusahaan sudah lebih mudah. Sebab, masing-masing lembaga sudah lebih transparan dalam melaporkan kinerja keuangan. Sehingga, jika ada data-data yang mencurigakan atau kurang meyakinkan, bisa dilakukan verifikasi oleh masing-masing otoritas.

"Kan pada hari-hari ini sudah cukup transparan dan efektif hubungan antar jurisdiction. Jadi sebetulnya data-data itu pasti nanti bisa kita verifikasi," jelasnya.

Sebelumnya, PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura.

Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia.

Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia.

Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir membantah terkait tudingan laporan oleh organisasi global yakni Global Witness atas upaya penggelapan pajak lewat anak usahanya.

"Kita itu perusahaan publik, tentu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Boy ini menjelaskan, anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services itu, memang bertugas memasarkan batubara di pasar ekspor, atau dengan kata lain di pasar internasional.

"Tentu sebagai kantor pemasaran internasional, mereka berperan penting untuk memperluas pasar internasional dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia," tegas dia.

Boy menegaskan, segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan Coaltrade Services International Pte.Ltd, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator.

"Pembayaran pajak dan royalti sudah diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan (Adaro), itu bisa dilihat di situs resmi perusahaan dan idx sebagai regulator," kata dia.

Baca juga:
Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009
Adaro Prediksi Harga Batubara Segera Stabil di USD 80 per Ton
Adaro: Proyek PLTU Batang Selesai Sesuai Target
Ribuan Warga Tabalong Hadiri Haul Ketiga Mochamad Thohir
Bos Adaro sebut pembatasan impor batu bara China tak ganggu kinerja perusahaan
Adaro sepakat ubah pembayaran transaksi USD 1,7 M per tahun menjadi Rupiah
Adaro klaim pasok batu bara untuk produksi listrik RI lampaui kewajiban

(mdk/bim)