Menko Darmin minta tambahan anggaran Rp 68,5 miliar di 2019, untuk apa?
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyewa peralatan pendukung OSS. Selain itu, anggaran ini juga sudah termasuk memberi gaji pegawai yang mengoperasikan sistem.
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 68,5 miliar pada 2019. Kenaikan anggaran ini salah satunya untuk mendukung penerapan sistem perizinan secara online atau online single submission (OSS) yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyewa peralatan pendukung OSS. Selain itu, anggaran ini juga sudah termasuk memberi gaji pegawai yang mengoperasikan sistem.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
"Karena kita harus menyewa peralatan, IT nya itu semua. Kalau beli tentu mahal sekali. Kalau SDM nya sudah kita sewa sejak lama, 6 bulan ini. Termasuk untuk gaji SDM sampai pindah ke BKPM," ujar Menteri Darmin di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (7/6).
Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum siap menerapkan OSS dikarenakan belum memiliki struktur organisasi dan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menyiasati OSS tetap berjalan untuk sementara di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Menteri Darmin menjelaskan, peluncuran OSS ini tidak bisa dilakukan minggu ini. Sebab, masa kerja efektif pemerintahan tinggal satu hari. "Saya usahakan betul sebelum lebaran tapi hari kerja kan tinggal dua hari lagi. Jadi bingung saya. Sementara saya kira PPnya hari ini syukur-syukur bisa diteken. kalau ditekennya besok, saya bisa apa? Jadi lebih baik saya enggak janji sebelum lebaran," jelasnya.
Menteri Darmin menambahkan, pemerintah telah melakukan uji coba sistem OSS dengan beberapa pengusaha. Hasilnya, sebagian masih perlu untuk diperbaiki untuk penyempurnaan sistem.
"Sudah dengan banyak pengusaha itu sudah, untuk mencoba jalan apa tidak sudah, yang mencoba pengusaha. Kalau sudah jalan namanya buka mencoba lagi. (Masukan) ada tentu, misalnya yang membuat IT, membayangkan yang entry Dirut ternyata belum tentu kan. Nah itu diperbaiki lagi, itu kan biasa," tandasnya.
Informasi saja, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengajukan kebutuhan anggaran untuk 2019 sebesar Rp 482,68 miliar. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 414,16 miliar.
Baca juga:
Menko Darmin ajukan kebutuhan anggaran Rp 482,68 miliar untuk 2019
Penyerapan 34,6 persen per Mei, ini penjelasan pemanfaatan dana oleh Menko Darmin
Pemerintah masih kaji rencana penurunan harga patokan beras medium
Online single submission siap diluncurkan pekan ini, berikut rincian faktanya
Di tangan Budi Waseso, Bulog berani tolak permintaan impor beras