Menko Darmin: Paket kebijakan I kebanyakan, kita saja tak ingat
Paket kebijakan tahap II akan dibuat lebih sederhana.
Pemerintahan Jokowi-JK tak tinggal diam menghadapi pelemahan ekonomi dan merosotnya nilai tukar Rupiah hingga menyentuh level Rp 14.700 per USD. Pemerintah rencananya bakal mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II pekan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberi sedikit bocoran soal kebijakan lanjutan ini. Menurutnya, paket kebijakan tersebut tidak akan sebanyak yang dikeluarkan awal September lalu. Darmin berharap, paket ke dua ini lebih mudah dipahami semua pihak.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Pengalaman kemarin, terlalu banyak kita saja enggak ingat. Akibatnya apa? Kita menjelaskannya saja enggak lengkap. Nanti kita enggak akan banyak-banyak kali ini. Kali ini beberapa saja biar ada di kepala," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (25/9).
Darmin menegaskan, regulasi yang akan dikeluarkan tidak akan banyak seperti yang lalu atau mencapai 134 kebijakan. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengungkapkan salah satu fokus pemerintah nantinya adalah masalah operasional.
"Kita usahakan lah kalau akhir bulan. Nanti lah kalau per nya. Akhir bulan. Pokoknya ada yang operasional," tutupnya.
Sebelumnya, Darmin mengatakan pihaknya tengah memantapkan paket kebijakan yang akan dirilis dalam waktu dekat. Pasalnya, perlu ada pembicaraan lanjutan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Nanti lagi koordinasi. Pokoknya kita sedang koordinasi. Mudah-mudahan minggu depan ada. Sebetulnya komunikasinya sudah, tapi kan harus mantap juga," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (25/9).
(mdk/idr)