Menko Luhut Bantah Tudingan Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat merilis adanya beberapa menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menampik anggapan bahwa dirinya belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat merilis adanya beberapa menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
"Saya sudah lapor kok. Saya lapor terus kok, tidak ada yang ditutupin. Buat apa ditutupin," ungkap Luhut di Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4).
Dia menyatakan, telah meminta kepada stafnya untuk mengurus pelaporan tersebut. "Mestinya sih sudah. Staf saya yang urusin. Saya tidak ngurusin lagi tuh. Saya suruh wajib hukumnya untuk melaporkan," tegasnya.
Dalam pelaporan LHKPN pada 2015, Luhut sempat menjadi salah satu menteri tertajir dengan total kekayaan mencapai Rp 660 miliar. Angka itu melampaui kepemilikan harta beberapa menteri lain semisal Menkopolhukam Wiranto (Rp 470,5 miliar) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Rp 330,8 miliar).
Luhut mengatakan, jumlah kekayaannya bertambah banyak lantaran usaha bisnis diluar jabatan menteri yang digelutinya terus berkembang, semisal PT Toba Bara Sejahtera.
"Saya nggak ada lagi bisnis yang baru. Jadi, selama 4,5 tahun saya di pemerintahan saya nggak ada satu pun bisnis lain. Saya bayar pajaknya, tax amnesty juga saya ikutin," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Usai Nyoblos, Menko Luhut Minta Masyarakat Jaga Kedamaian Pilpres 2019
Menko Luhut Buka Suara Soal Kabar Pengusiran di Kampus Medan
Luhut Ajak Elite Berbaik Sangka dan Hilangkan Berita Bohong
Luhut Binsar-Mahfud MD akan Hadiri Apel dan Deklarasi Pemilu Damai di Pontianak
Luhut Minta Bawaslu Tindak Info Surat Suara Tercoblos 01 di Malaysia
Menko Luhut Bangga GO-JEK Sumbang Rp 44 Triliun ke Perekonomian Indonesia