Menko Luhut klaim pembebasan lahan KEK Mandalika selesai bulan depan

Menko Luhut klaim pembebasan lahan KEK Mandalika selesai bulan depan. Bulan depan atau di Desember, seluruh proses ganti rugi akan dirampungkan. Namun, Menko Luhut belum bisa memberikan nilai nominal anggaran untuk mengganti rugi lahan warga. Dia mengaku saat ini pemerintah masih dalam proses penghitungan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim masalah pembebasan lahan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Nusa Tenggara Barat sudah diselesaikan. Bulan depan atau di Desember, seluruh proses ganti rugi akan dirampungkan.

"Iyaaa tadi masalah intinya sudah selesai kita akan ganti rugi. Bulan depan sudah selesai semua Desember ini," jelas Menko Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/11).

Namun, Menko Luhut belum bisa memberikan nilai nominal anggaran untuk mengganti rugi lahan warga. Dia mengaku saat ini pemerintah masih dalam proses penghitungan.

"Masalah nominalmya nanti akan dihitung," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, permasalahan sengketa lahan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat ini tengah mengalami perkembangan yang baik. Dari 135 hektar lahan yang bermasalah, dirinya mengklaim 29 hektar telah diselesaikan.

"Tinggal 109 ha diselesaikan. Tadi semua pihak hadir, dari IPDC hadir, kita hadir, dari Pemda juga hadir," ujarnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta.

Arif melanjutkan 29 hektar yang sudah diselesaikan tersebut dilakukan dengan pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah. Pihaknya juga sudah menyiapkan pendekatan legal jika cara sosial tidak berjalan baik.

"Tapi kita secepat mungkin harus tegas. Kalau tidak (sengketa) ini akan berlarut-larut karena sudah sekian tahun. Kita berharap pendekatan sosial bisa kita selesaikan. Dari IPDC dan pemdanya bisa menyelesaikan," tuturnya.

Dikatakan Arif, saat ini yang masih menyulitkan pihaknya adalah masyarakat sekitar masih merasa bahwa pernah menempati kawasan Mandalika. Padahal, kawasan yang akan dijadikan sebagai KEK tersebut berada di posisi pantai.

"Di mana mana pantai itu adalah tanah negara. Tapi itulah harus ada pendekatan sosial. Nah tanah itu tidak ditempati, itu tanah kosong. Tidak ada mata pencaharian disitu. Jadi kalau lihat gambar, itu pantai dan bukit yang kemiringannya lebih 40 derajat," tandasnya.

Baca juga:
Jokowi jadikan Kendal ikon hubungan dagang Indonesia dan Singapura
Pemerintah siapkan uang pengganti tanah warga KEK Mandalika
Pemerintah klaim sengketa 29 hektar tanah KEK Mandalika selesai
Kembangkan KEK Bitung, pemerintah bakal bikin reklamasi
25 Agustus 2016, Jokowi bakal resmikan kawasan industri Kendal
Pemerintah dorong kawasan ekonomi khusus Sorong dan Merauke
Usulan wilayah KEK Papua ditunggu Jokowi dalam 2 minggu ini