Menko Luhut Minta KKP Segera Mulai Pencairan Anggaran Rp6,65 T Awal 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021. Menko Luhut menjelaskan penyerahan tersebut harus dilakukan sebelum memasuki tahun 2021. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat.
Menko Luhut menjelaskan penyerahan tersebut harus dilakukan sebelum memasuki tahun 2021. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah 2021.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kenapa Penjabat Gubernur Kaltim menekankan pentingnya kedaulatan pangan? "Berdaulat, artinya mampu mengelola secara mandiri. Saya senang, visi ini bagus untuk mentrigger. Walau harus jujur, apa langkah yang sudah kita lakukan? Seberapa besar anggaran yang kita spare untuk pangan. Ini yang belum kelihatan," kata Akmal mengevaluasi pengelolaan sektor pangan daerah.
Adapun pagu alokasi anggaran KKP tahun depan sebesar Rp6,65 triliun. Menko Luhut ingin anggaran tersebut mulai direalisasikan pada Januari 2021.
"Pagu anggaran KKP sebesar Rp6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021," kata Menko Luhut di Jakarta, Jumat (27/11).
Dia merincikan pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I antara lain, Ditjen Perikanan Tangkap Rp763,577 miliar. Ditjen Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun. Ditjen PSDKP Rp1,07 triliun.
Kemudian Ditjen PDSPKP Rp431,7 miliar dan Ditjen PRL Rp455,35 miliar. Sedangkan untuk BRSDMKP Rp1,52 triliun, BKIPM Rp603,71 miliar, Setjen Rp497,64 miliar, dan Itjen Rp86,76 miliar.
Menko Luhut Minta Pegawai KKP Tak Bermain Anggaran
Menko Luhut meminta pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 agar semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan untuk diselesaikan. Terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah.
Begitu juga dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin. Dia juga meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja. Menko Luhut mengaku terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.
"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," tegasnya.
Sebagai informasi, total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 Satuan Kerja (Satker). Terdiri dari Satker Pusat sebanyak 11 Satker, Satker UPT sebanyak 150 Satker, Satker Dekonsentrasi sebanyak 203 Satker, dan Satker Tugas Pembantuan sebanyak 33 Satker.
Sedangkan total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA. Terdiri dari DIPA Induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA Petikan sebanyak 397 dokumen.
(mdk/bim)