Menkop Teten Minta Dukungan Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menegaskan pembangunan Minyak Makan Merah (M3) tidak akan mengancam perusahaan-perusahaan minyak besar di Indonesia. Menurutnya skema pemasaran antara M3 dengan yang lainnya itu berbeda.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menegaskan pembangunan Minyak Makan Merah (M3) tidak akan mengancam perusahaan-perusahaan minyak besar di Indonesia. Menurutnya skema pemasaran antara M3 dengan yang lainnya itu berbeda.
Pihaknya sudah menyampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bahwa kebijakan M3 ini afirmasi pemerintah untuk para petani sawit. Supaya mereka tidak lagi hanya menjual sawitnya tetapi mereka bisa melakukan hilirisasi memproduksi M3 dan juga bisa meningkatkan nilai tukar petani.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
"Ini harus diproteksi, saya tegaskan kepada BSN dan BPOM bahwa kebijakan afirmatif ini harus lebih protektif, sebab kalau yang industri besar diberikan izn juga memproduksi ini ya pasti matilah pabrik rakyat ini," ucap Menkop Teten, saat konferensi pers, Jakarta, Jumat (26/8).
Dirinya sudah memastikan dengan hitungan supaya tidak terjadi perebutan Tandan Buah Segar (TBS). "Kami sudah hitung 35 persen CPO itu diproduksi dari petani sawit mandiri. Sehingga kalau ini diproduksi untuk menyuplai M3 di dalam negeri ini cukup. Tidak mengganggu industri minyak goreng atau CPO yang sudah ada," terangnya.
Lebih lanjut, ternyata M3 diversifikasi yakni bisa dibuat untuk sabun, suplemen vitamin A untuk anak-anak dan ibu hamil, dan lain sebagainya.
Dukungan BPOM dan BSN
Untuk mempercepat pembangunan Minyak Makan Merah, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar.
"BPOM juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik. Setelah peletakan batu kita kawal mutu industri bangunan agar sesuai standar. Kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya," ujar Rita,saat konferensi pers, Jakarta, Jumat (26/8).
Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh S. Achmad menegaskan bahwa tugas BSN dalam pengembangan minyak makan merah ini adalah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu, dan bergizi.
"Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama, kita sudah susun draf rancangan SNI tinggal satu step lagi karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track untuk menyusun SNI," ucap Kukuh.
Di samping itu, dia menjelaskan ketika SNI sudah terbit maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya memenuhi SNI.
“BSN bertugas menyiapkan laboratorium dan menjadi lembaga kompeten agar nanti ketika produk berjalan, proses sertifikasi langsung berjalan dan bisa lebih cepat memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk aman, sehat, dan bermutu," imbuhnya.
(mdk/azz)