MenkumHAM percepat pengesahan revisi PP RTRW demi kereta cepat China
MenkumHAM percepat pengesahan revisi PP RTRW demi kereta cepat China. Menteri Yasonna mengatakan akan segera menyelesaikan revisi aturan tersebut dalam waktu dekat. Revisi aturan tersebut dibutuhkan sebagai salah satu cara pemerintah memperoleh suntikan dana pengadaan proyek kereta cepat dari Bank Pembangunan China.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih butuh waktu merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai basis penetapan lokasi proyek. Di mana, aturan tersebut diperlukan dalam mendukung percepatan pengadaan kereta cepat di Indonesia.
"Kalau PP (No 26) nanti saya cek dulu. Kalau di Kemenkumham, begitu sampai langsung kami cek. Kami lihat, kalau sudah beres, langsung kami teken," ujar Menteri Yasonna di Gedung Kemen PAN-RB, Jumat (21/4).
Menteri Yasonna mengatakan akan segera menyelesaikan revisi aturan tersebut dalam waktu dekat. "Tidak ada lama-lama itu. Kadang-kadang ada juga yang belum sampai di kita, masih di tingkat kementerian. Tapi saya cek dulu," ungkapnya.
Sebagai informasi, revisi aturan tersebut dibutuhkan sebagai salah satu cara pemerintah memperoleh suntikan dana pengadaan proyek kereta cepat dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB).
Sebelumnya, China Development Bank (CDB) belum mengeluarkan pinjaman untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, syarat pembebasan lahan proyek sepanjang 142 km tersebut belum rampung 100 persen.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pihaknya tengah menanti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional sebagai basis penetapan lokasi proyek. Hal itu sebagai salah satu solusi masalah pendanaan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Itu (revisi RTRW nasional) termasuk salah satu yang akan bisa percepat kereta cepat. Itu bagian dari persyaratan," ujar Hanggoro di Gedung Wijaya Karya, Jakarta.
Hanggoro mengatakan pemerintah harus segera menyelesaikan masalah RTRW nasional supaya pemerintah provinsi juga dapat merampungkan penetapan lokasi jalur proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Ya memang kita harus selesaikan step by step. Ini salah satu step utama sign contract ini, kan masih ada step lain, harus ada progres," katanya.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Dimana Indonesia menunjukkan upaya untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan? Airlangga Tunjukkan Upaya Indonesia Wujudkan Transportasi Berkelanjutan dalam High-Level Dialogue
-
Apa saja merek mobil China yang sudah hadir di Indonesia? Setelah kehadiran Wuling, DFSK, Chery, dan BYD di Indonesia, banyak merek mobil China lainnya yang dikabarkan akan menyusul untuk memasuki pasar otomotif Tanah Air.
-
Mengapa pembangunan infrastruktur di Kutai Timur perlu dipercepat? Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Dimana lokasi pembangunan Depo Tegalluar untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Markas Besar Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pembangunan Depo Tegalluar yang menjadi markas Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah mencapai 83,70 persen.
Baca juga:
Basuki: Jembatan panjang kereta cepat Jakarta-Bandung sangat rawan
Pembebasan lahan hambat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kontrak proyek pembangunan kereta cepat resmi ditandatangani
EPC Kereta Cepat Jakarta-Bandung segera dimulai
China yakin kereta cepat Jakarta-Bandung selesai tepat waktu
Pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan dimulai Maret
Izin dan pembebasan lahan kereta Jakarta-Bandung ruas Halim selesai