Mentan Syahrul Minta Tambahan Anggaran Rp10 Triliun untuk 2021
Mentan memaparkan bahwa Kementan telah merancang program yang akan dijalankan pada 2021, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Kemudian, pengembangan pertanian modern dan peningkatan ekspor.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa pagu indikatif anggaran Kementerian Pertanian yang dialokasikan sebesar Rp18,4 triliun pada 2021 masih jauh dari memadai. Dia menyatakan bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, terutama dalam menjaga ketahanan pangan usai masa pandemi.
"Pagu indikatif sebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian pada 2021 tampaknya masih jauh dari memadai," kata Mentan Syahrul dikutip dari Antara, Senin (22/6).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Mentan memaparkan bahwa Kementan telah merancang program yang akan dijalankan pada 2021, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Kemudian, pengembangan pertanian modern dan peningkatan ekspor.
Menurut Syahrul, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca masa pandemi Covid-19, Kementan pun mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp10 triliun.
Seperti diketahui, anggaran Kementerian Pertanian pada 2020 yang awalnya sebesar Rp21,05 triliun mengalami efisiensi atau terpangkas menjadi Rp14 triliun.
Pemangkasan anggaran tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Kami butuh Rp10 triliun tambahan dari apa yang ada, bukan Rp2 triliun-Rp3 triliun, karena daya petani hanya sampai empat lima bulan, mereka sudah terseok-seok. Bukan membagikan BLT, berikan kerja untuk bisa mereka produktif, dan memberi pangan," kata Mentan.
Syahrul pun memaparkan bahwa dengan alokasi pagu indikatif tahun 2021, anggaran sebesar Rp18,43 triliun akan dimanfaatkan melalui lima program, yakni dukungan manajemen; ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; nilai tambah dan daya saing industri.
Kemudian, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Alokasi Anggaran
Ada pun alokasi terbesar diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementerian Pertanian ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2021, di antaranya padi sebesar 63,5 juta ton; jagung sebesar 26 juta ton, kedelai 480.000 ton dan daging sapi/kerbau sebesar 463.000 ton.
Kementerian Pertanian yang tugas utamanya menyediakan pangan penduduk, pada tahun 2021 juga merancang target produksi beberapa komoditas pangan utama lainnya, yaitu produksi bawang merah sebesar 1,74 juta ton; cabai 1,45 juta ton; serta komoditas strategis lainnya ditargetkan meningkat dibandingkan tahun 2020.
Pembangunan pertanian juga mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. Pagu alokasi anggaran DAK pertanian tahun 2021 sebesar Rp1,4 triliun, yang diarahkan untuk mendukung pembangunan/perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah.
(mdk/idr)